Pemprov Usulkan Sejumlah Infrastruktur Strategis di Perbatasan RI-PNG

RRI.CO.ID, Wamena - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, melalui Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama (BPPK), terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini (PNG), khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sejumlah usulan pembangunan strategis telah disiapkan dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI).

Kasubid Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Pegunungan, Metodi Taplo, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Kamis (11/6/2026), mengatakan bahwa usulan pembangunan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini dinilai masih tertinggal.

“Proposal pembangunannya telah ditandatangani Gubernur Papua Pegunungan, selanjutnya saya akan segera bawa langsung ke BNPP RI untuk mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat,” kata Metodi Taplo.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembangunan yang signifikan di wilayah perbatasan RI-PNG yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Beberapa program pembangunan yang diusulkan meliputi pembangunan empat tugu perbatasan, pembangunan lapangan terbang di kawasan perbatasan, pembangunan jalan penghubung wilayah perbatasan RI-PNG, pembangunan sekolah dasar di kampung-kampung yang belum memiliki fasilitas pendidikan, serta pembangunan pustu dan puskesmas guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

"Selama ini dari tahun ke tahun belum ada pembangunan yang signifikan di daerah perbatasan. Karena itu kami mengusulkan sejumlah program prioritas dan proposal tersebut sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur untuk selanjutnya kami serahkan ke pemerintah pusat melalui BNPP RI," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat lintas batas yang hingga kini belum mendapatkan perhatian pembangunan dari pemerintah. Menurutnya, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat perbatasan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan Indonesia.

“Pembangunan perumahan terakhir di kawasan perbatasan dilakukan pada tahun 2017 sebanyak 79 unit rumah yang tersebar di sejumlah distrik, antara lain Iwur, Tarup, Pepera, Oksamol, Okiop, Batom, Murkim, dan Mopinok,” jelasnya.

Sebagai putra daerah Pegunungan Bintang, Metodi berharap, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan kawasan perbatasan di Papua Pegunungan. Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya menjaga kedaulatan negara di kawasan terluar Indonesia.

"Daerah perbatasan di Kabupaten Keerom, Jayapura, maupun Sota di Merauke sudah mendapatkan pembangunan yang cukup baik. Kami berharap wilayah perbatasan di Pegunungan Bintang juga mendapat perhatian yang sama sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata," tutupnya.