RRI.CO.ID, Wamena – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan mengusulkan pembentukan tim independen untuk menyelidiki insiden ledakan yang menewaskan seorang remaja putri, Endrite Wea (18), di Kampung Toemalo, Distrik Melagai, Kabupaten Lanny Jaya.

Wakil Ketua II DPRP Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, SH., M.Si., mengatakan investigasi yang dilakukan pihak independen diperlukan guna mengungkap penyebab pasti ledakan dan memastikan kebenaran informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Perlu ada tim independen atau tim yang netral untuk masuk ke lokasi dan mengungkap fakta sebenarnya terkait insiden ini,” kata Terius di Kantor DPRP Papua Pegunungan, Wamena, Rabu (10/6).

Menurut Terius, berdasarkan informasi yang diperolehnya, terdapat perbedaan keterangan mengenai penyebab ledakan tersebut. Aparat keamanan menyebut ledakan berasal dari bom yang diduga ditinggalkan kelompok bersenjata, sementara pihak lain menyampaikan adanya dugaan penggunaan drone dan penembakan terhadap warga sipil.

“Karena ada perbedaan informasi, maka diperlukan penyelidikan yang objektif agar masyarakat mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai peristiwa ini,” ujarnya.

Terius juga menyoroti situasi keamanan di Kabupaten Lanny Jaya. Ia menilai kehadiran aparat keamanan seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun, menurutnya, sebagian warga justru mengaku merasa khawatir akibat situasi yang terjadi di wilayah tersebut.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat membutuhkan ruang yang aman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti berkebun, berburu, dan mencari kayu bakar. Karena itu, ia berharap pendekatan keamanan yang diterapkan tetap memperhatikan kenyamanan dan keselamatan warga sipil.

Selain meminta investigasi menyeluruh, Terius menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Endrite Wea. Menurutnya, korban yang masih berusia muda meninggal dalam peristiwa yang tidak semestinya terjadi.

“Kami turut berduka cita atas meninggalnya adik Endrite Wea. Ini menjadi perhatian serius karena korban merupakan warga sipil yang masih berusia muda,” katanya.

Lebih lanjut, Terius meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan konflik untuk mengutamakan perlindungan masyarakat sipil. Ia menegaskan bahwa setiap operasi keamanan harus dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan korban di kalangan warga.

Menurutnya, masyarakat di sejumlah wilayah konflik, seperti Kabupaten Lanny Jaya, Nduga, dan Yahukimo, berada dalam posisi yang rentan karena menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, negara harus memastikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.

Terius juga mendorong Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama DPRP untuk melakukan evaluasi terhadap kebutuhan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah tertentu, dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kepentingan masyarakat setempat.

“Kami berharap ada langkah-langkah yang dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari,” tutupnya.