RRI.CO.ID, Wamena – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya dalam mendukung program Indonesia FOLU Net Sink 2030, melalui Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Rencana Kerja Subnasional yang berlangsung pada 21–22 April 2026, di salah satu hotel di Wamena, Rabu (22/4/2026).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Papua Pegunungan, Lince Kogoya, mengatakan Papua Pegunungan memiliki peran strategis dalam upaya pengendalian perubahan iklim. “Papua Pegunungan menjadi benteng terakhir karbon nasional karena masih memiliki tutupan hutan primer yang luas. Peran kita adalah menjaga hutan agar tidak terjadi pelepasan emisi ke atmosfer,” ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui FOLU Net Sink 2030, pemerintah berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, sehingga tingkat serapan lebih besar dari emisi yang dihasilkan. Menurutnya, penyusunan rencana kerja subnasional harus selaras dengan dokumen pembangunan daerah, agar target penurunan emisi dapat tercapai secara terukur.

Selain memiliki potensi besar dari sisi biodiversitas dan cadangan karbon, Papua Pegunungan juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti kondisi geografis yang sulit serta keterbatasan akses dalam pengawasan hutan. “Perlu pemanfaatan teknologi seperti satelit dan penguatan peran KPH untuk mendukung pengawasan hutan,” katanya.

Ia juga menyoroti tekanan pembangunan infrastruktur di daerah, yang harus tetap memperhatikan prinsip pembangunan hijau agar tidak memicu deforestasi. Dalam kesempatan itu, Lince menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam menjaga hutan melalui pendekatan kearifan lokal.

“Masyarakat adat harus menjadi aktor utama dalam perlindungan hutan,” ucapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyusun rencana kerja yang implementatif dan terukur guna mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.