KBRN, Wamena: Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Moudy Hermawan, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Penyerahan tersebut dilangsungkan di Wamena, Rabu (18/12/2024).
Sejumlah Walikota/Bupati dan Pimpinan/KPA satker Kementerian/Lembaga lingkup Provinsi Papua Pegunungan juga turut hadir dalam kegiatan dimaksud. Penyerahan dilaksanakan secara simbolis menandai dimulainya pelaksanaan APBN 2025 di Provinsi Papua Pegunungan.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Moudy Hermawan menuturkan seperti tahun sebelumnya, proses penyusunan dan penyelesaian DIPA dan Buku Alokasi TKD tahun anggaran 2025 dilakukan sepenuhnya secara digital. Proses digitalisasi tersebut mampu menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA dari semula 12 tahap proses manual, menjadi 4 tahap menggunakan aplikasi SAKTI.
“Penerapan digitalisasi ini merupakan salah satu upaya penjaminan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ujarnya.
Ia menerangkan Di tengah gejolak ekonomi global dan geopolitik yang menyebabkan volatilitas harga komoditas, inflasi dan kenaikan suku bunga perbankan, sampai dengan November 2024. Ia menyebutkan kinerja APBN lingkup 4 Provinsi di wilayah Kanwil DJPb Papua terus meningkat dan masih solid dalam menjaga perekonomian.
“Sampai dengan Triwulan III 2024, ekonomi Papua mampu tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga penghujung tahun 2024, APBN menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan global maupun domestik, diantaranya kebijakan pengendalian harga energi dan komoditas pangan,” katanya
Ia menambahkan APBN juga digunakan dengan baik dalam menjalankan fungsi distribusi dengan menyalurkan berbagai program bantuan bagi masyarakat pra-sejahtera, seperti Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan sebagainya.
“Melanjutkan apa yang sudah dilakukan di tahun 2024, APBN tahun 2025 didesain untuk terus mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta diwujudkan dalam beberapa agenda pembangunan, yakni, transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpian Indonesia, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....