RRI.CO.ID- Wamena, Pemerintah memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring meningkatnya risiko kekeringan akibat fenomena El Nino 2026. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini, pengamanan ketersediaan air, serta percepatan pencegahan karhutla di sejumlah wilayah rawan.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi lintas sektor untuk mengurangi dampak musim kemarau yang dipengaruhi El Nino.

"Antisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino di tahun ini ada dua fokus utama. Pertama, terkait ketersediaan air melalui pengisian waduk-waduk dengan metode modifikasi cuaca dan lain sebagainya. Kedua, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan pada lahan-lahan yang rentan atau sudah terbakar," ujar Faisal.

Menurutnya, BMKG bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis data meteorologi, kondisi tinggi muka air tanah gambut, serta pemantauan titik panas.

"Kita menjaga agar permukaan air tetap pada kondisi normalnya sehingga gambut tetap jenuh basah dan tidak mudah terbakar," katanya.

Selain pembasahan lahan gambut, Operasi Modifikasi Cuaca juga diarahkan untuk menjaga ketersediaan air di sejumlah waduk strategis. Langkah tersebut termasuk mendukung pasokan air di kawasan Danau Toba untuk kebutuhan irigasi, air baku, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

BMKG juga terus memperbarui informasi prakiraan iklim, memantau perkembangan titik panas, serta menyampaikan peringatan dini kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Langkah itu dilakukan agar upaya pencegahan dapat segera dilakukan sebelum kebakaran meluas.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memperkuat koordinasi antara BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, serta berbagai pihak terkait. Koordinasi tersebut meliputi patroli terpadu, pemantauan titik panas, edukasi kepada masyarakat, hingga kesiapan personel dan peralatan pemadaman.

Pemerintah berharap berbagai langkah mitigasi tersebut mampu meminimalkan dampak karhutla selama musim kemarau, menjaga kualitas lingkungan, mengurangi risiko kabut asap, serta memastikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik di daerah rawan kebakaran.