RRI.CO.ID, Wamena – Layanan Publik Sektor kesehatan di Kabupaten Jayawijaya menjadi sorotan tajam. Ketua Analisis Papua Strategi (APS) Papua Pegunungan, Sony Lokobal secara tegas mendesak pemerintah daerah untuk lakukan evaluasi total terhadap kinerja Dinas Kesehatan, RSUD, hingga fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat kampung.

Penegasan ini disampaikan Sony sebagai respon atas kematian seorang Anak perempuan di kursi IGD RSUD Wamena beberapa waktu lalu, sebelum dilayani oleh tenaga medis. Menurut Sony, kesehatan adalah urusan vital yang tidak bisa ditunda.

Oleh karenanya ia menyoroti perlunya langkah-langkah antisipatif, baik yang bersifat gawat darurat maupun preventif, guna memastikan masyarakat mendapatkan hak layanan kesehatan yang layak. Selain itu pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas penuh, harus segera mengambil langkah konkret.

Ia bahkan secara terbuka menyatakan bahwa jika pimpinan di Dinas Kesehatan dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik, maka pergantian posisi adalah langkah yang perlu dipertimbangkan demi perbaikan sistem.

"Saya sarankan pemerintah Jayawijaya segera melakukan rapat evaluasi. Jika memang pimpinan kepala dinasnya tidak mampu, mestinya diganti. Kita butuh sosok yang sigap dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," Tegasnya di Wamena Rabu (22/4/2026) siang.

Selain itu terkait teknis lapangan, Sony menyoroti kendala administratif yang kerap menghambat masyarakat di tingkat bawah.

Ia mendorong adanya jaminan layanan BPJS yang benar-benar efektif di seluruh RSUD maupun Puskesmas yang tersebar di 328 kampung di Jayawijaya. Ia meminta agar birokrasi tidak menjadi penghalang bagi warga yang sedang sakit.

"Mereka, para pemimpin RSUD maupun puskesmas, mestinya memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang benar-benar mampu mengisyaratkan segala bentuk pelayanan bisa berjalan. Jangan sampai masyarakat kesulitan karena urusan administrasi yang berbelit-belit," ujarnya.

Selain itu juga dia menegaskan bahwa stop tebang pilih dalam Layanan Medis fenomena diskriminasi atau "tebang pilih" dalam pelayanan medis.

Ia menegaskan bahwa tenaga medis sebagai garda terdepan pelayanan publik wajib memprioritaskan kondisi dan kebutuhan pasien di atas segalanya.

"Tidak boleh ada yang namanya tebang pilih. Kita harus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas. Tenaga medis memegang peranan sangat penting dalam memastikan pelayanan yang prima, terpadu, dan cepat," katanya.

Sony berharap pemerintah daerah dapat segera merespons aspirasi ini. Harapannya, kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan di Kabupaten Jayawijaya dapat lebih terjaga, lebih humanis, dan mampu menjawab setiap kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. (Amatus H)*