KBRN, Wamena, Pemerintah terus mempercepat agenda hilirisasi mineral sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur industri nasional. Fokus utama diarahkan pada komoditas nikel yang memiliki peran penting dalam rantai pasok global, khususnya industri kendaraan listrik.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Desember 2025 mencatat, sebanyak 79 smelter nikel telah beroperasi di Indonesia. Selain itu, terdapat 74 smelter yang masih dalam tahap konstruksi serta 17 unit dalam proses perencanaan dan perizinan. Dengan demikian, total fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel diproyeksikan mencapai 170 unit.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan smelter bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri sekaligus membuka lapangan kerja. Saat ini, terdapat 365 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang tersebar di enam provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.

“Akselerasi hilirisasi akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri nikel dunia,” ujar Yuliot.

Seiring dengan percepatan hilirisasi, lima DPRD provinsi di kawasan timur Indonesia resmi membentuk Forum DPRD Penghasil Nikel. Forum tersebut beranggotakan DPRD Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat. Pembentukan forum ini bertujuan memperjuangkan kepentingan daerah penghasil, khususnya terkait optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) nikel.

Ketua DPRD Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, menilai besaran DBH yang diterima daerah penghasil belum sebanding dengan kontribusi sektor nikel terhadap pendapatan negara.

“Pendapatan negara dari sektor nikel mencapai sekitar Rp570 triliun, namun Sulawesi Tengah hanya menerima DBH sekitar Rp200 miliar per tahun,” kata Arus.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan para investor guna mempercepat pemulihan industri nikel di Morowali. Ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kerja sama yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman antara perusahaan dan pemerintah daerah.

“PT Wangsiang memiliki peran strategis dalam hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah. Kami berharap aktivitas produksinya dapat segera kembali berjalan,” ujar Anwar.

Pemerintah optimistis percepatan pembangunan smelter nikel serta penguatan peran daerah melalui Forum DPRD Penghasil Nikel akan memperkokoh fondasi transformasi industri nasional. Langkah ini dihara juga mampu menjaga posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri nikel global.