Dinsos Lanny Jaya Distribusikan BLT, Sembako, dan PKH Tahap II Tahun 2026

RRI.CO.ID, Tiom – Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, melalui Dinas Sosial, menyalurkan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai atau BLT, sembako, dan bantuan PKH Tahap II tahun 2026 kepada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, pada Rabu, 25 Juni 2026.

Kegiatan penyaluran tersebut dihadiri oleh Asisten I Setda Kabupaten Lanny Jaya, Andi Hendarka, S.Hut., M.Si., yang mewakili Bupati Lanny Jaya. Selain itu, hadir juga unsur Kejaksaan, LMA, Kantor Pos Perwakilan Jayapura di Wamena, 39 kepala distrik, serta Forkopimda Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

Dalam sambutannya, Andi Hendarka mengatakan bahwa kegiatan penyaluran bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat penerima manfaat yang tersebar di 39 distrik di Kabupaten Lanny Jaya.

Menurutnya, bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu kebutuhan masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan dukungan ekonomi dan kebutuhan pokok.

Andi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya terus berupaya memastikan bantuan sosial dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang berhak menerima. Ia berharap bantuan sembako dan PKH Tahap II ini dapat membantu meringankan beban keluarga penerima manfaat.

“Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ujarnya.

Andi mengatakan, Bupati Lanny Jaya berpesan agar seluruh pihak terkait bersama-sama mendukung proses penyaluran bantuan tersebut, sehingga dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan di seluruh distrik.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya, Petron Tabuni, S.E., M.Si., mengatakan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan tahap II tahun 2026. Ia menjelaskan, tahap pertama sudah dilakukan sebelumnya, dan penyaluran bantuan tahap berikutnya akan tetap dilakukan sesuai data penerima manfaat.

Petron menjelaskan, jumlah bantuan yang disalurkan bergantung pada data KPM. Menurutnya, jumlah KPM tidak selalu sama setiap tahun, karena dapat mengalami kenaikan maupun penurunan.

“Pada triwulan pertama, jumlah KPM berada di atas. Namun, pada triwulan kedua mengalami penurunan. Jumlah KPM saat ini sebanyak 30.259, dengan nilai anggaran sebesar Rp23.058.525.000,” jelasnya.

Ia mengatakan, nilai tersebut jika ditulis dalam bentuk huruf adalah dua puluh tiga miliar lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah.

Petron berharap kepada 39 kepala distrik agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perubahan data penerima manfaat. Menurutnya, apabila ada masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan dua hingga tiga kali, tetapi kemudian tidak lagi menerima, hal itu bisa terjadi karena pemerintah pusat menilai bahwa penerima tersebut sudah mampu atau sudah memiliki usaha.

Ia juga menjelaskan bahwa bantuan sosial diberikan berdasarkan data desil satu sampai desil lima. Sementara itu, masyarakat yang masuk dalam desil sepuluh dinilai sudah mampu.

“Kalau jumlah KPM terus naik, maka pemerintah pusat akan melihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lanny Jaya meningkat. Padahal, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda sudah pernah menyampaikan bahwa data kemiskinan setiap tahun harus menurun, bukan meningkat,” katanya.

Petron menambahkan, Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya akan terus melakukan pendataan dan pembaruan data agar bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.