KBRN, Wamena: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang PUPR se-Provinsi Papua Pegunungan, yang bertujuan menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten, serta balai-balai teknis Kementerian PUPR yang beroperasi di Tanah Papua.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep menegaskan bahwa pentingnya mekanisme koordinasi yang solid untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan daerah. Menurutnya, usulan program infrastruktur yang ditujukan ke pemerintah pusat harus melalui jalur provinsi, dilengkapi dengan data akurat dan rekomendasi resmi.

"Pusat tidak akan langsung menindaklanjuti usulan dari kabupaten tanpa mengetahui apakah provinsi sudah mengetahui atau belum. Fungsi koordinasi ini penting, agar program yang diajukan benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah, bukan sekadar keinginan," ujar Pj. Sekda Pemprov Papua Pegunungan Wasuok D. Siep, Senin (23/6/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Panggabean menjelaskan bahwa rakor ini digelar selama dua hari, dengan agenda utama di hari pertama adalah penyampaian materi dari Kementerian PUPR dan balai-balai teknis. Fokusnya adalah pada penguatan sinergi dan penyusunan program berbasis data.

"Kami ingin memastikan bahwa semua usulan daerah sudah terstruktur, lengkap, dan sinkron dengan rencana pusat. Ini juga menjadi bukti keseriusan kita dalam memperjuangkan pembangunan Papua Pegunungan," kata Kadis PUPR Papua Pegunungan Tunggul Panggabean.

Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran akibat penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan berlakunya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak pada pemangkasan anggaran. Saat ini, sebagian besar dana yang tersedia hanya berasal dari Dana Transfer Infrastruktur (DTI), yang penggunaannya sangat terbatas.

Tunggul Panggabean juga menekankan bahwa melalui rakor ini, pemerintah provinsi berperan sebagai penghubung antara kabupaten dan pusat dalam mengawal usulan prioritas agar memperoleh dukungan pembiayaan yang tepat sasaran. Dengan sinkronisasi yang kuat, diharapkan pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan dapat lebih terarah dan merata.