KBRN, Wamena: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mematangkan rencana pembangunan 2.200 unit rumah di delapan kabupaten wilayah Papua Pegunungan. Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) yang menargetkan pelaksanaan pembangunan dimulai tahun ini.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa persiapan dari Pemprov Papua Pegunungan telah dipaparkan secara menyeluruh. Tim dari Kementerian PUPR juga telah melakukan survei ke delapan distrik di delapan kabupaten.
“Koordinasi dan penentuan penerima bantuan menjadi kewenangan penuh Gubernur dan para Bupati. Kehadiran dua menteri besok akan memastikan kesiapan pemerintah daerah,” ujar Wamendagri Ribka Haluk, di Wamena, Senin (11/8/2025).
Ditempat yang sama, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PUPR RI, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA., Cd., menegaskan bahwa pembangunan akan mengikuti standar rumah sehat dan struktur bangunan yang kokoh. Ia menyebut bahwa desain rumah telah disiapkan, dan analisis ketahanan tanah serta kebutuhan biaya sedang dilakukan.
“Kondisi geografis Papua Pegunungan sangat bervariasi, dari dataran hingga bukit. Biaya pembangunan tentu berbeda-beda, termasuk mobilitas bahan bangunan dan tenaga kerja,” jelas Imran.
Sebanyak delapan tim dengan total 56 personel telah diturunkan ke lapangan untuk menilai kondisi dan kesiapan lokasi pembangunan.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Jhon Tabo, SE., MBA., menyampaikan bahwa kajian lapangan telah selesai dan akan segera diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Ia menegaskan bahwa pembangunan akan dimulai tahun ini sesuai dengan arahan Presiden.
“Presiden sudah perintahkan pembangunan 2.200 rumah: 2.000 unit tipe 45 untuk masyarakat dan 200 unit tipe 90 untuk kepala suku. Rumah kepala suku lebih besar karena menjadi tempat berkumpul warga saat terjadi masalah,” ujar Jhon Tabo.
Gubernur juga meminta dukungan doa dari masyarakat agar proses pembangunan berjalan lancar. Ia menekankan bahwa program ini merupakan perhatian luar biasa dari Presiden, mengingat sebelumnya hanya lima rumah dibangun di seluruh Indonesia.
Ia juga menegaskan bahwa untuk melengkapi isi rumah, para Bupati diminta menganggarkan pengadaan kasur, selimut, dan perlengkapan lainnya melalui dana otonomi khusus tahun depan. Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan rumah yang dibangun benar-benar siap dihuni.
“Presiden sudah bantu rumahnya, maka pemerintah daerah harus bantu isinya. Rumah ini akan diserahkan langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Terkait keamanan, Gubernur menegaskan bahwa masyarakat Papua Pegunungan memiliki adat dan budaya yang kuat. Oleh karena itu, keamanan pembangunan rumah akan dikembalikan kepada masyarakat setempat.
“Tidak mungkin masyarakat menghalangi pembangunan rumah mereka sendiri. Yang ingin mengganggu pembangunan, itu tidak boleh. Keamanan kita serahkan kepada masyarakat,” tutup Jhon Tabo.