Pemerintah Didesak Evaluasi dan Publikasi Luas Hasil Mediasi Konflik di Wamena

RRI.CO.ID, Wamena: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya dan Pemprov Papua Pegunungan didesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas upaya rekonsiliasi atau kesepakatan perdamaian dari konflik antar Warga di Distrik Wouma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Desakan tersebut disampaikan Theo Hesegem, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) di Wamena, Kamis (09/07/2026). Ia menilai, meski pemerintah telah melakukan upaya perdamaian, namun hingga kini masih menyisakan residu konflik dan gesekan sosial masih terjadi di tengah masyarakat.

Diketahui, pada 14 – 16 mei lalu terjadi konflik sosial antar Warga di Wouma dan Kota Wamena. Sebanyak 13 orang dilaporkan meninggal dunia saat konflik, 275 rumah dibakar, ratusan kendaraan dan harta benda lainnya terbakar.

Sebelumnya pada 6 mei 2026, lebih dari 30 orang tewas dalam insiden jembatan gantung putus di Wouma atas saat aksi saling serang antar warga. Konflik pun semakin meluas, data yang dihimpun media ini, lebih dari 50 orang meninggal dunia dalam konflik dan musibah jembatan gantung putus. Pemerintah melakukan upaya mediasi atas konflik tersebut pada 23 mei 2026 dengan sejumlah kesepakatan damai.

Namun, Theo Hesegem mengatakan setelah mediasi tersebut, berdasarkan informasi yang dihimpun YKKMP, hingga bulan juli ini masih terdapat sejumlah insiden, antara lain dugaan pembakaran rumah, perselisihan terkait aktivitas penebangan kayu, dugaan perampasan barang-barang milik warga, serta kondisi yang menyebabkan sebagian masyarakat pengungsi belum dapat kembali ke tempat tinggalnya.

“Informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi secara objektif oleh pemerintah dan aparat yang berwenang. YKKMP juga menyampaikan keprihatinan atas belum optimalnya tindak lanjut terhadap kesepakatan perdamaian konflik perang suku antara masyarakat Wouma–Kurima dan Lanny Jaya” Katanya.

YKKMP menghargai upaya pemerintah dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi proses perdamaian. Akan tetapi, perdamaian yang berkelanjutan memerlukan tindak lanjut yang nyata melalui sosialisasi kepada masyarakat, penguatan rekonsiliasi, pemulihan kepercayaan antar kelompok, serta mekanisme penyelesaian perselisihan secara damai.

Tanpa langkah-langkah tersebut, kesepakatan damai berpotensi hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Katanya, publik belum mengetahui apa hasil kesepakatan perdamaian yang dilakukan pemerintah pada 23 mei lalu.

“Salinan surat pernyataan perdamaian belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat di tingkat kampung. Sejumlah tokoh adat juga menyampaikan bahwa isi kesepakatan tersebut belum pernah dibacakan kepada masyarakat setelah proses perdamaian. Kondisi ini berpotensi menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami isi, ruang lingkup dan komitmen yang telah disepakati bersama” Ujarnya.

Oleh karena itu, aktivis HAM Papua itu mendesak, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian konflik di Distrik Wouma.

“Mendesak pemerintah segera melakukan sosialisasi resmi mengenai isi kesepakatan perdamaian melalui gereja-gereja, lembaga adat, pemerintah kampung, sekolah, radio, media lokal, dan forum masyarakat sehingga seluruh warga memahami isi kesepakatan tersebut” Pintahnya.

YKKMP juga mendorong pembentukan tim bersama yang terdiri dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, aparat keamanan dan unsur masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan perdamaian serta menyelesaikan setiap persoalan melalui dialog sebelum berkembang menjadi konflik.

“Mendesak pemerintah menjamin keamanan seluruh masyarakat dan memastikan para pengungsi dapat kembali ke tempat tinggalnya secara aman, sukarela, dan bermartabat. Meminta pemerintah memberikan pemulihan sosial, pendampingan psikososial, serta bantuan bagi masyarakat yang kehilangan rumah, harta benda, dan mata pencaharian akibat konflik” Ujar Theo Hesegem (*).