RRI.CO.ID, WAMENA – Aliansi Pemuda Anti Korupsi Papua Selatan menyoroti kebijakan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, terkait rencana pembangunan penerangan jalan umum di Kabupaten Merauke. Dalam pernyataan resminya, aliansi menilai langkah pemerintah daerah yang mengajukan dukungan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan belum optimalnya pengelolaan anggaran daerah. Menurut mereka, pembangunan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan seharusnya dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Berdasarkan data APBD Papua Selatan Tahun Anggaran 2026, total anggaran tercatat sebesar Rp920,92 miliar, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp140,8 miliar, dana transfer Rp762,04 miliar, serta pendapatan lain sebesar Rp18 miliar.

Aliansi menilai besaran anggaran tersebut belum diikuti peningkatan signifikan pada PAD. Padahal, Papua Selatan dinilai memiliki potensi strategis dalam pengembangan ketahanan pangan dan transisi energi. Selain itu, rencana komunikasi langsung Wakil Gubernur dengan kementerian tanpa melalui mekanisme birokrasi daerah juga menjadi perhatian. Langkah tersebut dinilai berpotensi melangkahi tata kelola pemerintahan yang berlaku. Aliansi Pemuda Anti Korupsi Papua Selatan menyatakan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan infrastruktur dasar dapat berdampak pada melemahnya kemandirian daerah serta berpotensi menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Sebagai sikap, aliansi menolak permintaan bantuan ke pemerintah pusat untuk pembangunan penerangan jalan umum di Kabupaten Merauke. Mereka juga mendesak pemerintah daerah mengoptimalkan APBD secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Selain itu, aliansi mendorong peningkatan inovasi ekonomi lokal guna memperkuat PAD serta meminta seluruh kebijakan pembangunan tetap mengacu pada mekanisme birokrasi yang berlaku.