Indeks Pencegahan Korupsi Papua Pegunungan Dalam Kategori Rentan

KBRN, Wamena : Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Demianus Wasuok Siep membuka secara resmi rapat evaluasi Monitoring, Controlling, Surveilance for Prevention (MCSP) bertempat di Ballroom Hotel Baliem Pilamo Wamena Pada Sinin (04-8-2025).

Monitoring, Controling, Surveilance for Prevention (MCSP) ini sendiri telah berubah nama dari MCP dan SPI tahun 2024–2025 yang terselenggara atas inisiasi komisi pemberantasan korupsi. Dihadiri oleh, Para Bupati se-Papua Pegunungan, Pimpinan DPR se-Papua Pegunungan, Ketua MRP, Forkopimda provinsi papua pegunungan, Anggota BP3OKP provinsi papua pegunungan, Pimpinan OPD terkait se-Papua Pegunungan.

Dalam Sambutanya Gubernur John Tabo Mengatakan, capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) untuk wilayah papua pegunungan pada triwulan II tahun 2025 masih berada pada angka 1,67%, dan skor survei penilaian integritas (spi) tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah di wilayah ini masih berada dalam kategori rentan. Ini adalah sinyal yang harus kita tanggapi dengan serius dan penuh komitmen.

Dikatakan, tantangan geografis, kapasitas sdm, dan sistem birokrasi di wilayah pegunungan memiliki kompleksitas tersendiri. Namun demikian, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melakukan perbaikan. dari sinilah pemprov harus memulai, dengan membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“kita mungkin belum berada di posisi terbaik, tetapi kita selalu punya kesempatan untuk berubah. Perubahan tidak datang dari sistem, tapi dari keberanian kita untuk memulai. Mari kita buktikan bahwa papua pegunungan mampu menjadi contoh tata kelola yang bersih dan berintegritas.”

Gubernur Papua Pegunungan melalui Pj Sekda Papua Pegunungan mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya para pimpinan opd dan inspektorat, untuk menjadikan rapat evaluasi itu sebagai momentum refleksi dan perbaikan. Dengan menekankan beberapa hal yaitu Menyusun rencana tindak lanjut spi 2024 secara konkret dan terukur, Melengkapi data populasi responden spi 2025 sesuai tahapan dan Meningkatkan capaian indikator MCP/MCSP melalui kerja kolaboratif lintas OPD.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas pendampingan dan supervisi yang terus dilakukan, serta atas penyampaian data dan rekomendasi yang sangat berharga bagi kami, Pungkas Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili Pj. Sekda Papua Pegunungan