KBRN, Wamena: Bantuan dana yang diberikan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan imbas dari perang suku antara Woma dan Aslokobal, bukanlah sebagai bayar kepala atau ganti rugi nyawa manusia. Pegiat dan Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, Theo Hesegem mengatakan, bantuan yang diserahkan langsung Penjabat (Pj). Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wannggai, adalah bentuk insiasi adat agar konflik tidak berkelanjutan.
“Saya melihat di medsos banyak yang protes mengapa pak Gubernur Papua Pegunungan memberikan bantuan dalam bentuk uang kepada ke dua bela pihak. Saya sebagai fasilitator saya sangat paham dan mengerti, situasi yang terjadi di aliansi perang antara masyarakat Wouma dan Asolokobal sebenarnya sangat sulit kendalikan, kata Theo Hesegem, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (5/7/2024).
Theo Hesegem yang mengikuti perkembangan dari konflik tersebut mengakui, situasi yang terjadi saat itu sangatlah sulit untuk dikendalikan,dikarenakan yang terjadi bukan hanya aliansi perang suku, melainkan juga perang lintas Kabupaten. Beberapa daerah yang terlibat dari konflik itu diantaranya, Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo dan Kabupaten Nduga, yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, dan sebagiannya mengalami luka akibat anak panah.
Menurutnya, konflik tersebut juga berdampak pada lumpuhnya perekonomian, serta aktifitas pemerintahan dan pendidikan yang tidak berjalan baik. Karena hal itulah, pemerintah Provinsi mengambil langkah untuk menyelsaikan persoalan itu, demi kepentingan umum dan menghindari terjadinya kembali korban jiwa.
“Perlu diketahui bahwa uang yang dibantu bukan istilah bayar kepala, semua pihak tidak mau menerima bayar kepala, karena menurut mereka bukan perang dengan pemerintah,” tegasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....