Menepis Isu KIPP: Mengapa Kantor Gubernur Papua Pegunungan Belum Juga Berdiri?

RRI.CO.ID, Wamena - Riuh rendah suara publik belakangan ini menyudutkan satu nama: Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (CH) Jhon Tabo, S.E., M.BA. Isu miring berembus di tengah masyarakat, menuduh pemerintah daerah sengaja menahan anggaran dan tidak serius mempercepat pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Gunung Susu, Kabupaten Jayawijaya.

Namun, benarkah sang Gubernur yang menjadi batu sandungan bagi berdirinya simbol peradaban baru salah satu provinsi paling timur Indonesia ini?

Rabu, 12 Agustus 2026, di tengah suasana pameran pembangunan satu tahun pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan yang digelar di Kantor Gubernur sementara, Jhon Tabo akhirnya angkat bicara. Dengan nada tegas namun tenang, ia meluruskan persepsi keliru yang telanjur menyebar di masyarakat.

“Publik bicara Gubernur yang tahan uang, padahal tidak. Jadi semua anggaran segala macam mereka lakukan di pusat, kami tidak diberi kewenangan itu,” ujar Jhon Tabo blak-blakan di hadapan para pengunjung pameran.

Mandat Penuh dari Jakarta

Kenyataan di lapangan memang berbicara lain dari sekadar rumor warung kopi. Proyek raksasa pembangunan KIPP Papua Pegunungan tidak menggunakan dana daerah, melainkan bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara hukum dan birokrasi, seluruh proses tender, kebijakan, hingga eksekusi fisik berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan posisinya adalah penerima manfaat. Peran daerah telah dituntaskan sejak setahun lalu, tepatnya pada 8 Mei 2025, ketika Pemerintah Kabupaten Jayawijaya secara resmi menghibahkan lahan strategis seluas 122,5 hektar di bekas Kebun Biologi LIPI Gunung Susu.

Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani, sertifikasi lahan pun berjalan klir. Daerah sudah siap, kini giliran pusat yang memegang kendali. “Kami hanya menunggu kapan mereka datang bangun, kapan mereka realisasikan. Tinggal serahkan kunci kepada kami,” jelas Gubernur Tabo menambahkan.

Dengan nada canda, John Tabo bilang andai saja dana tersebut dikelola langsung oleh daerah, situasinya pasti akan berbeda. “Coba kalau kasih kami uang lalu silahkan bangun kantor sendiri, wah itu saya sudah bangun siang malam itu. Jadi semua yang diatur ini, kontraktornya mereka, semua dari pusat, kementerian PUPR,” imbuhnya.

Jadwal Tender yang Bergeser

Keterlambatan fisik gedung utama—yang nantinya mencakup Kantor Gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan DPR Papua Pegunungan—murni karena dinamika teknis di tingkat pusat. Rencana awal proses lelang atau tender dijadwalkan rampung pada Juli lalu. Namun, kabar terbaru dari Jakarta menyatakan proses tersebut terpaksa diundur hingga November 2026 mendatang.

Meski begitu, bukan berarti kawasan Gunung Susu mati suri. Sejak akhir tahun lalu, penataan lahan (land clearing) terus bergerak maju. Bahkan, Dinas PUPR Papua Pegunungan telah mulai mencicil pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk mendirikan belasan unit rumah dinas tipe 45 untuk kebutuhan konsolidasi pemerintahan.

Bagi masyarakat Papua Pegunungan, kehadiran KIPP di Gunung Susu bukan sekadar urusan memindahkan meja kerja birokrat. Ini adalah mercusuar pelayanan publik yang dinantikan untuk memotong rantai keterisolasian geografis.

Pemprov Papua Pegunungan telah membuka karpet merah lewat penyediaan lahan gratis, kini mata seluruh masyarakat tertuju ke Jakarta, menanti ketukan palu tender Kementerian PUPR pada November mendatang demi tegaknya pilar-pilar perkantoran di atas bumi Gunung Susu Jayawijaya (*).