KBRN, Wamena : Dalam rangka melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik siang kemarin bertempat di Ruang Rapat DPRP Papua Pegunungan dilaksanakan Rapat antara Badan Anggaran dari Eksekutif (Pemerintah Provinsi) dan Legislatif (DPRP Papua Pegunungan) kamis (10-7-2025).

Untuk realisasi anggaran tahun 2025 di pada triwulan dua memasuki triwulan 3 realisasi Angaran beru mencapai 20 persen. dimana secara nasional baru mencapai 14 koma 76 persen.

PJ Sekda Provinsi Papua Pegunungan Damianus Wosuok Siep kepada Wartawan Mengatakan, dalam rapat itu pihaknya melaporkan apa saja yang telah dikerjakan selama ini, baik realisasi anggaran dan realisasi PAD di Papua Pegunungan.

“banyaknya isu yang berkembang membuat DPRP Papua Pegunungan melalui Badan Anggaran mempertanyakan atau mengklarifikasi agar isu yang berkembang tersebut tidak semakin membesar. Jadi rapat ini sifatnya klarifikasi saja.

Dikatakan Sekda Wosuok dalam pelaksanaannya pemerintah daerah mulai menggunakan anggaran APBD Papua Pegunungan tahun 2025 pada bulan april 2025, sehingga mengalami keterlambatan dalam realisasinya, kendala yang dialami oleh Pemda yaitu ada persoalan dalam laporan administrasi penggunaan keuangan pada tahun 2024 yang tidak perna dilaporkan. Namun dari semua permasalahan yang terjadi tim teknis telah memperbaikinya sehingga sudah terjadi kesinambungan pengelolaan keuangan yang baik.

Dengan perbaikan yang telah dilakukan itu diharapkan dalam minggu yang akan datang realisasi anggaran dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu Penjabat Sekda Papua Pegunungan Damianus Wosuok Siep berharap dengan pendampingan dari BPKP Papua Pegunungan setiap kesalahan dapat diperbaiki dengan adanya pendampingan dari BPKP.

Sementara itu Wakil Ketua dua DPRP Papua Pegunungan Terius Jigibalom mengatakan dari penjelasan yang telah diterima pihaknya bahwa Realisasi anggaran tahun 2025 ini sampai pada bulan juli mencapai 20 persen walaupun Penerimaan Daerah belum mencapai 20 persen tatapi kegiatan sudah berjalan.

Setelah menerima LPJ dan mempelajarinya saat ini DPRP Papua Pegunungan telah membentuk Pansus untuk bekerja.

Dengan adanya efesiensi anggaran yang terjadi di tahun 2025 ini banyak sekali anggaran yang terpangkas terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum(DAU) sehingga dampak yang dirasakan sangatlah besar baik oleh semua instansi keDinasan maupun masyarakat di Daerah ini.

“Tadi setelah pertemuan kami telah mendapatkan penjelasan dari Eksekutif bahwa selama ini yang belum jalan itu dari dana Otsus tetapi yang lainnya berjalan dengan baik,jelas Terius Yigibalom.

Terius Meminta kepada pemerintah daerah agar terus melakukan koordinasi terhadap OPD teknis serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementrian dalam Negeri terutama dalam pengelolaan dana Otsus.

“Kami DPRP Papua Pegunungan tidak ingin kegiatan-kegiatan direalisasikan pada akhir tahun terutama kegiatan fisik yang dibiayai dari Dana Otsus.”ungkapnya.

Menurut Terius kegiatan fisik apabila dikerjakan pada akhir tahun sudah barang tentu kualitasnya dipertanyakan dikarenakan pada akhir tahun di wilayah Papua Pegunungan ini curah hujan akan tinggi.

DPRP Papua Pegunungan juga mendorong OPD terkait yang melaksanakan kegiatan Tender agar proses tender sudah harus berjalan guna mengejar kualitas pekerjaan yang baik.

Ya minimal semua tender sudah harus berjalan, jangan tunggu ada uang baru jalan, mereka cari jalan cari uang untuk mereka kerja,” tutup Wakil Ketua II DPRP Papua Pegunungan Terus jigibalom.