KBRN, Wamena: Bank Indonesia (BI) berkolaborasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Pegunungan untuk mengendalikan inflasi daerah, saat ini Inflasi provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,36 persen dengan IHK sebesar 111,80 dan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,44 persen dengan IHK sebesar 107,28.

Kepala Perwakilan BI Papua Faturachman menuturkan pihaknya menyadari bahwa Papua Pegunungan memiliki tantangan besar dalam pengendalian inflasi di daerah, oleh karena itu memerlukan kerjasama antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

"Pembentukan TPID ini dilakukan sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri RI sebagai langkah strategis untuk mengkoordinasikan kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota sehingga bisa menekan angka inflasi,”ungkapnya dalam high level meeting (HML) tim pengendalian inflasi daerah Papua Pegunungan di Wamena rabu (15/1).

Menurutnya, tujuannya dibentuknya TPID untuk mendukung pencapaian target inflasi nasional sebesar 2,5 kurang lebih 1 persen pada tahun 2025 hingga 2027. Sejak Januari 2024 inflasi di Papua Pegunungan diukur melalui Kota indeks harga konsumen (IHK) Jayawijaya, dimana data menunjukkan inflasi di daerah ini mencapai 5,36 persen jauh melampaui sasaran inflasi nasional.

"Tantangan utama dalam pengendalian inflasi di Papua Pegunungan berasal dari struktur inflasinya yang didominasi oleh dua komponen utama yakni inflasi inti (core inflation) dan pangan bergejolak (volatile food)."jelas Faturachaman.

Ia mengaku komoditas seperti cabai rawit dan bawang putih memiliki andil signifikan dalam menciptakan tekanan inflasi terutama karena volatilitas harga yang tinggi, sementara Papua Pegunungan memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk mengatasi tantangan ini.

"Sektor pertanian dapat menjadi salah satu sektor yang paling dominan dengan tingkat serapan tenaga kerja sebesar 88,42 persen pada Agustus 2024."ujar kepala Perwakilan Bank Indonesia.

Ia juga menilai jika Kabupaten Jayawijaya mencatat peningkatan luas lahan panen padi hingga 12,54 hektar pada tahun yang sama, potensi ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan ketahanan pangan dan stabilitas harga, di pasaran.

Sementara itu Penjabat Bupati Jayawijaya Thony M Mayor menyadari banyak faktor yang menyebabkan kenaikan harga barang di Papua Pegunungan khususnya di Kabupaten Jayawijaya, dan faktor keamanan paling dominan dalam mempengaruhi kenaikan inflasi di daerah, meskipun pemerintah sudah berupaya untuk menurunkan Inflasi di bulan Oktober sampai dengan desember.

“Kami berharap kondisi keamanan stabil di kabupaten ini termasuk wilayah lainnya di Papua Pegunungan sehingga dapat mencegah kenaikan harga barang yang signifikan, sebab kenaikan inflasi ini paling sering terjadi karena masalah keamanan," tutupnya (*).