Itaman Thago: Kejelasan Batas Mamteng–Yalimo Penting untuk Pelayanan-Publik

KBRN, Wamena: Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Itaman Thago, S.Sos, menegaskan pentingnya kejelasan batas daerah antara Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Yalimo sebagai dasar peningkatan pelayanan publik hingga ke tingkat distrik dan kampung.

Hal itu disampaikan saat menghadiri rapat pembahasan batas daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Kementerian Dalam Negeri di Hotel Horison Abepura, Kota Jayapura.

“Kejelasan batas ini sangat penting, bukan hanya soal administrasi, tetapi juga untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik hingga ke tingkat distrik dan kampung,” ujar Wabup Itaman Thago, di Jayapura, Rabu (1/10/2025)

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Itaman Thago hadir bersama Sekda Mamberamo Tengah Fedy Jitmau, SE, M.Si, Kepala Bappeda Datnur, ST, MT, Kabag Tata Pemerintahan Setda Nesty Epa, S.IP., M.Tr.IP, serta pimpinan DPRK Mamberamo Tengah, yakni Ketua DPRK Piter Togodly, Wakil Ketua I Leonard Doga, dan Wakil Ketua II Waimina Edambia.

Rapat yang juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Yalimo, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Topdam XVII/Cenderawasih, serta Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri itu menghasilkan dua kesepakatan penting yakni Pemprov Papua Pegunungan akan memfasilitasi pertemuan antara Bupati Mamberamo Tengah dan Bupati Yalimo untuk mencari solusi penyelesaian batas daerah. 

Selain itu kedua pemerintah kabupaten akan melakukan penataan kampung di Distrik Ilugwa (Mamberamo Tengah) dan Distrik Abenaho (Yalimo).

Berita acara kegiatan ditandatangani oleh sejumlah pejabat, termasuk Sekda Kabupaten Yalimo Dr. Isak Yando, SE, M.Si, Wakil Bupati Mamberamo Tengah Itaman Thago, S.Sos, M.Si, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan Paulus Pahabol, perwakilan Topdam XVII/Cenderawasih Mayor CTP. Gaguk Budi Istiyono, serta pejabat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, yakni Ardi Eko Wijoyo, ST., M.Tr.A.P. dan Heny Ernawati, SE, MA.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian rapat penegasan batas delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang dijadwalkan berlangsung hingga 2 Oktober 2025.