RRI.CO.ID, Wamena - Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr. (HC) Jhon Tabo, sampaikan instruksi tegas kepada seluruh Bupati di wilayahnya untuk melakukan pemutakhiran data Orang Asli Papua (OAP) secara akurat dalam kurun waktu empat bulan ke depan.

Langkah ini diambil sebagai strategi utama untuk memperbaiki alokasi dana fiskal, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini dinilai belum mencerminkan jumlah penduduk yang sebenarnya.

Dalam arahannya pada kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di Wamena, Senin (27/4/2026), Jhon Tabo menekankan bahwa data kependudukan yang tidak akurat menjadi penyebab utama minimnya alokasi anggaran yang diterima provinsi.

Validitas data sebagai penentu anggaran Jhon Tabo menyoroti ketimpangan alokasi fiskal yang diterima Papua Pegunungan dibandingkan dengan daerah lain di Papua. Menurutnya, secara faktual jumlah penduduk OAP di Papua Pegunungan mencapai lebih dari 1,49 juta jiwa.

Akan tetapi laporan data ke pusat yang tidak akurat menyebabkan alokasi dana yang diterima menjadi sangat kecil. "Kita mendapat rasa ketidakadilan, tetapi kesalahannya kembali kepada kita. Data yang kita laporkan ke pusat di bawah jumlah sebenarnya, akibatnya fiskal yang kita terima pun kecil," ujarnya.

Oleh karena itu, Gubernur menginstruksikan para Bupati untuk melakukan pendataan intensif mulai Mei hingga Agustus 2026. Data tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada 8 Agustus 2026, bertepatan dengan persiapan pidato kenegaraan Presiden.

Gubernur Jhon Tabo menegaskan agar seluruh proses pendataan dilakukan secara berjenjang dan terkoordinasi. Ia melarang keras praktik pelaporan data secara mandiri oleh kabupaten langsung ke pusat tanpa melalui Pemerintah Provinsi.

"Jangan lapor sendiri-sendiri ke Jakarta. Nanti pusat bertanya dan verifikasi datanya tidak valid, akhirnya kita sendiri yang rugi. Mari kita bangun sinergi dari tingkat desa, distrik, kabupaten, hingga provinsi, baru ke pusat," tegasnya.

Ia berharap para kepala daerah fokus pada perencanaan pembangunan dan realisasi anggaran yang efektif, meninggalkan ego sektoral, serta mengedepankan kerja keras untuk kesejahteraan masyarakat.

Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi, di mana APBD Provinsi Papua Pegunungan mengalami penurunan dari Rp2,2 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp1 triliun pada tahun 2026, Gubernur Jhon Tabo menyampaikan permohonan khusus kepada perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Mengingat kondisi geografis Papua Pegunungan yang sepenuhnya berbukit dan memiliki tingkat kesulitan aksesibilitas yang tinggi tanpa akses laut dan ketergantungan penuh pada transportasi udara, Jhon Tabo memohon dukungan penuh Bappenas terkait pembangunan infrastruktur.

"Kami memohon kepada Bappenas untuk melihat infrastruktur kami. Kami adalah daerah termiskin dengan tantangan geografis yang paling sulit. Kami berharap ada perhatian khusus agar Papua Pegunungan bisa mengejar ketertinggalan dan membangun daerah ini setara dengan wilayah lain di Indonesia," pungkasnya.

Jhon Tabo menutup arahannya dengan optimisme bahwa dengan perencanaan yang matang dan data yang akurat, Papua Pegunungan akan mampu bangkit dan menyejahterakan masyarakatnya.(Amatus H)*