RRI.CO.ID, Wamena – Sebuah momentum bersejarah kembali terukir di tanah Papua Pegunungan. Ribuan masyarakat Lanny memadati lokasi Ndugure atau Tugure di Pulau Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, untuk mengikuti ritual adat perdamaian budaya “Yigin Engale Goki” atau pelepasan tali panah dan patah panah, Senin (25/5/2026).

Upacara adat yang berlangsung khidmat tersebut menjadi simbol resmi berakhirnya konflik sosial antara masyarakat Lani dan Kurima, sekaligus membuka lembaran baru menuju kehidupan yang damai dan harmonis di Papua Pegunungan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Tendien Wenda S.Th., S.IP., M.Si., hadir mewakili Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom S.Pd. Dalam kegiatan itu turut hadir DPRK Lanny Jaya, jajaran OPD, tokoh adat, tokoh agama, dan ribuan masyarakat.

Dalam sambutannya, Tendien Wenda menegaskan bahwa sejak awal konflik terjadi, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya tidak pernah meninggalkan masyarakat.

“Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh jajaran terus berada di lapangan, berkoordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat hingga tercapai kesepakatan damai di Mapolres Jayawijaya pada 23 Mei 2026,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan damai tersebut, masyarakat Lani melaksanakan ritual adat pelepasan tali panah dan patah panah pada 25 Mei 2026. Diperkirakan sekitar 10 hingga 15 ribu warga hadir menyaksikan prosesi sakral tersebut.

Seluruh pasukan perang yang terdiri dari kaum laki-laki turut mengikuti ritual adat sebagai simbol bahwa perang telah berakhir dan tidak akan ada lagi pertumpahan darah di kemudian hari.

Tendien menegaskan, setelah ritual adat selesai, masyarakat Lani akan dipulangkan kembali ke kampung halaman masing-masing di Kabupaten Lanny Jaya mulai Selasa, 26 Mei 2026, dengan dukungan penuh pemerintah daerah.

Sebagai bentuk komitmen menjaga perdamaian, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya menyerahkan bantuan berupa dana sebesar Rp1,2 miliar, 44 ekor babi, 18 ton beras, serta berbagai bahan makanan lainnya.

Menurut Tendien, bantuan tersebut bukan merupakan denda adat ataupun pembayaran kepala korban konflik, melainkan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat proses perdamaian dan pemulihan sosial masyarakat.

“Ini bukan bayar kepala atau denda adat, tetapi dukungan pemerintah untuk memastikan proses perdamaian berjalan baik dan masyarakat dapat kembali hidup normal,” tegasnya.

Kesepakatan damai sebelumnya disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Pegunungan, Forkopimda, Bupati Jayawijaya, Bupati Yahukimo, Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, LMA, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Papua Pegunungan.

Penandatanganan sikap damai dan prosesi patah panah kala itu menjadi simbol komitmen bersama dalam mengakhiri konflik sosial yang sempat memanas di Wamena.

Dalam kesempatan tersebut, Tendien juga menyampaikan perkembangan pencarian jenazah di Kali Uwe yang dilakukan Basarnas bersama TNI dan Polri sejak 7 Mei hingga 21 Mei 2026. Sesuai prosedur operasional, pencarian resmi dihentikan, meski harapan agar seluruh korban ditemukan tetap ada.

Ia menambahkan, sejak awal Bupati Lanny Jaya telah meminta masyarakat agar tidak melakukan pergerakan yang dapat memicu konflik baru dan lebih fokus mendukung proses pencarian korban serta upaya perdamaian.

Sekda Lanny Jaya memastikan pemerintah daerah akan terus memfasilitasi kepulangan masyarakat ke distrik masing-masing dan berharap seluruh pihak, termasuk aparat keamanan dan kepala distrik, terus menjaga situasi tetap kondusif.

Lebih lanjut, Tendien mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama delapan kabupaten ke depan akan menyusun Peraturan Daerah Khusus maupun Peraturan Daerah terkait penanganan konflik sosial agar menjadi pedoman penyelesaian konflik secara damai di masa mendatang.

Dengan berakhirnya ritual adat pelepasan tali panah, masyarakat Lanny menegaskan komitmennya untuk meninggalkan perang dan menjaga kedamaian bersama.

Pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat berharap Kota Wamena tetap aman, nyaman, dan pulih kembali, sehingga perdamaian ini menjadi awal baru menuju persatuan dan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.