Hasil Mukerda GPdI: Pondasi Kemandirian dan Misi Pelayanan di Papua Pegunungan

RRI.CO.ID, Wamena - Suasana khidmat menyelimuti GPdI Elshadday Wamena pada Jumat (28/08/2026). Setelah berlangsung selama dua hari sejak 27 Agustus, Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) yang digelar oleh Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (MD GPdI) Provinsi Papua Pegunungan resmi ditutup.

Lebih dari 79 peserta hadir dalam forum strategis ini. Mereka merupakan representasi kuat dari unsur pengurus MD GPdI, Majelis Wilayah, perwakilan tua-tua, para pendiri, hingga jemaat dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.

Bersehati dalam Pelayanan untuk Berbuah

Semangat gerak organisasi ini dibingkai kuat oleh tema yang diusung dalam Mukerda, yaitu ‘Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah di Papua Pegunungan’. Selaras dengan itu, Mukerda bergerak di bawah moto yang mendalam ‘Barang siapa melayani dengan jujur di dalam pekerjaan Tuhan ia akan mengalami tanda heran dari satu ke tanda heran yang lain’.

Pesan ini menjadi komitmen spiritual bagi seluruh pelayan dan jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Provinsi Papua Pegunungan dalam mendukung pemerintah sekaligus menggembalakan umat.

Sebagai wilayah pemekaran baru, Mukerda ini menjadi momentum bersejarah sekaligus batu pijakan pertama bagi jalannya roda organisasi di tanah Papua Pegunungan untuk selanjutnya menuju Musyawarah Daerah (Musda Perdana) pada 2027 mendatang.

Menuju Musda Perdana 2027

Wakil Ketua II MD GPdI Papua Pegunungan, Pdt. Alexander Mauri, mengungkapkan bahwa salah satu pencapaian paling krusial dari Mukerda ini adalah penentuan waktu pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Pertama GPdI Papua Pegunungan yang dijadwalkan pada tahun 2027 mendatang.

Musda tersebut nantinya akan menjadi agenda besar untuk memilih pengurus Majelis Daerah GPdI definitif. Seluruh hasil rekomendasi dan ketetapan dari Mukerda kali ini akan langsung diadopsi sebagai acuan kerja bagi kepengurusan baru yang terpilih kelak.

"Hasil Mukerda ini menjadi acuan untuk pengurus baru yang terpilih dari Musda nanti. Kalaupun ada kiat-kiat baru untuk memajukan organisasi, tentu akan dibahas sesuai mekanisme, tetapi dasarnya tetap mengacu pada apa yang ditetapkan melalui Mukerda ini berdasarkan AD/ART GPdI," ujar Pdt. Alexander Mauri.

Tiga Komisi, Tiga Pilar Strategis Pelayanan GPdI

Pembahasan dan Penyusunan program kerja organisasi dalam Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) ini dibagi ke dalam tiga komisi yang membahas aspek-aspek fundamental organisasi GPdI:

Komisi 1 (Aturan & Organisasi): Berfokus pada penataan organisasi dan penyusunan aturan internal yang relevan dengan situasi serta kondisi riil di Papua Pegunungan. Komisi inilah yang secara resmi mengetok palu tanggal pelaksanaan Musda Pertama pada 2027 untuk memilih pengurus definitif.

Komisi 2 (Keuangan & Tata Kelolah): Membahas tata kelola keuangan jangka panjang. Mengingat GPdI menganut sistem yang mandiri dan independen, komisi ini berhasil merumuskan strategi pengelolaan keuangan dari dan untuk organisasi guna menghidupi program kerja selama 5 tahun ke depan.

Komisi 3 (Misi & Pelayanan): Merumuskan strategi penginjilan dan pelayanan umat. Menariknya, komisi ini menekankan sinergi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Misi utamanya adalah mendukung pembangunan karakter masyarakat, membimbing umat ke jalan yang benar, dan menjalankan esensi spiritual gereja.

Sejarah Baru di Provinsi Baru

Sebagai sebuah wadah yang baru lahir di provinsi hasil pemekaran, tantangan yang dihadapi MD GPdI Papua Pegunungan tentu tidak mudah. Namun, suksesnya Mukerda pertama ini membuktikan komitmen kuat para hamba Tuhan dan jemaat di bumi Cenderawasih untuk bergerak maju.

Dengan tuntasnya Mukerda ini, GPdI Papua Pegunungan kini telah mengantongi peta jalan (roadmap) yang jelas. Langkah kaki mereka kini menatap tahun 2027, membawa misi kemandirian organisasi sekaligus pengabdian yang tulus bagi pelayanan umat dan pembangunan di Papua Pegunungan (*).