Jaga Ketertiban, Mahasiswa Diminta Tak Terprovokasi Hoaks Demo

RRI.CO.ID – Wamena, Mahasiswa yang menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi diingatkan untuk tetap menjaga ketertiban, mengedepankan aksi damai, serta tidak mudah terprovokasi informasi palsu atau hoaks.

Penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik yang disampaikan di ruang publik diharapkan tetap konstruktif dan tidak mengganggu keamanan maupun kepentingan masyarakat luas.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai peredaran video lama yang kembali disebarkan di media sosial dan dinarasikan seolah-olah merupakan aksi demonstrasi terbaru.

"Masyarakat perlu mewaspadai konten-konten hoaks seperti itu karena dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," kata Andreas.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, M. Rizky, mengatakan generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas demokrasi. Menurutnya, keberanian menyampaikan kritik harus diimbangi dengan kemampuan memahami persoalan secara utuh dan memverifikasi informasi.

"Anak muda hari ini hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat. Karena itu, mereka harus punya bekal demokrasi yang kuat supaya tidak mudah percaya begitu saja pada informasi yang diterima dan mampu menentukan sikap berdasarkan pengetahuan," ujar Rizky.

Ia menjelaskan, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, tetapi juga mencakup hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi pemerintah, menghargai perbedaan, serta memahami proses pengambilan kebijakan.

"Kita ingin Gen Z menjadi generasi yang berani bersuara, tetapi juga bertanggung jawab. Kritis boleh, berbeda pilihan boleh, tetapi semuanya harus dibangun dengan pengetahuan dan cara berpikir yang sehat," katanya.

Pesan tersebut mencuat di tengah beredarnya kembali sejumlah video lama demonstrasi mahasiswa yang disertai narasi seolah-olah menggambarkan aksi terbaru.

Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai masyarakat perlu berhati-hati terhadap penggunaan konten yang tidak sesuai konteks. Menurutnya, informasi yang dipotong atau disebarkan dengan narasi berbeda dapat memengaruhi opini publik dan memicu keresahan.

"Ketika informasi sengaja direkayasa untuk membentuk kebencian, maka yang terjadi bukan lagi kontrol sosial, melainkan operasi propaganda yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial," ujar Iwan.

Ia menilai pemerintah tetap perlu merespons kritik masyarakat secara cepat, transparan, dan berbasis data. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dengan memeriksa sumber, waktu, konteks, serta kebenaran informasi sebelum membagikannya.

Ruang demokrasi, kata dia, tetap harus dijaga sebagai wadah kritik dan kontrol publik. Namun, penyampaian aspirasi akan lebih produktif jika didasarkan pada data, kajian, dan informasi yang terverifikasi.

Dengan demikian, energi mahasiswa dan masyarakat dapat diarahkan untuk mendorong perbaikan kebijakan, bukan justru terseret provokasi maupun disinformasi di ruang digital.