Tokoh Pemuda Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi Isu Demo Terkait SK DPRK
- 09 Mar 2026 19:07 WIB
- Wamena
RRI.CO.ID, Wamena – Tokoh Pemuda Papua Pegunungan, Unas Tabuni, menegaskan bahwa keputusan Gubernur Papua Pegunungan terkait Surat Keputusan (SK) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) telah sah dan bersifat final. Ia mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh ajakan demonstrasi yang beredar di media sosial.
Menurut Unas Tabuni, dukungan terhadap kebijakan Gubernur Papua Pegunungan dalam pengambilan keputusan terkait DPRK perlu dijaga demi stabilitas daerah, terutama mengingat Papua Pegunungan merupakan provinsi baru yang masih dalam tahap penataan pemerintahan.
Ia juga menilai isu demonstrasi yang digerakkan oleh forum yang mengatasnamakan “Pribumi” tidak mewakili kepentingan masyarakat luas, melainkan diduga hanya membawa kepentingan pribadi oknum tertentu.
“Forum yang dibentuk oleh oknum tersebut sebaiknya tidak membangun isu yang merugikan masyarakat. SK Gubernur sudah disampaikan kepada Bupati, sehingga prosesnya dinilai sudah final dan tinggal menunggu pelantikan. Jika ada pihak yang merasa keberatan karena namanya tidak tercantum, sebaiknya menempuh jalur hukum, bukan dengan menghasut masyarakat untuk melakukan demonstrasi,” ujar Unas.
Ia menambahkan bahwa kepentingan pembangunan Papua Pegunungan sebagai provinsi baru seharusnya tidak dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.
Sementara itu, organisasi kepemudaan yang tergabung dalam OKP Cipayung juga menyatakan sikap independen dan menolak keterlibatan dalam kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Perwakilan OKP Cipayung menegaskan bahwa organisasi kepemudaan harus tetap menjaga integritas dan tidak dijadikan alat oleh pihak tertentu.
“Jangan sampai OKP Cipayung menjadi alat kepentingan oknum. Jika itu terjadi, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap organisasi kepemudaan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Unas Tabuni kembali mengimbau masyarakat agar tidak menghadiri undangan demonstrasi yang dinilai hanya membawa kepentingan pribadi. Ia juga menilai forum yang menggerakkan isu tersebut berpotensi merusak nama baik masyarakat di wilayah Balim.
“Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh ajakan yang tidak jelas tujuannya,” Tutup Unas Tabuni.