KBRN, Wamena: Indonesia mencetak tonggak penting dalam diplomasi multilateral setelah resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) untuk periode 2026. Penetapan tersebut dilakukan secara aklamasi dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB di Jenewa, Kamis, 8 Januari 2026.

Kepercayaan internasional ini menandai pertama kalinya Indonesia memegang posisi Presiden Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut dibentuk pada 2006. Indonesia menjadi calon tunggal yang diajukan oleh Kelompok Asia Pasifik.

Presidensi Dewan HAM PBB 2026 akan dijalankan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam perannya, Indonesia memimpin seluruh sidang Dewan HAM PBB sepanjang 2026, termasuk tiga sesi utama serta pengawasan mekanisme Universal Periodic Review (UPR).

Kementerian Luar Negeri RI menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Pendekatan dilakukan melalui komunikasi yang konsisten dan selaras dengan praktik diplomasi Indonesia di forum multilateral.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan, dengan menekankan pembangunan kepercayaan serta penguatan dialog lintas kawasan.

Dalam pernyataannya di Jenewa, Sidharto menegaskan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dan perlindungan HAM universal. Ia mengusung tema kepemimpinan “Presidency for All” dengan fokus pada inklusivitas dan partisipasi luas seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri, menilai mandat tersebut membawa tanggung jawab besar di tengah dinamika geopolitik global. Kepercayaan ini mencerminkan peran Indonesia sebagai aktor penyeimbang dan jembatan dialog dalam isu hak asasi manusia di tingkat global.