KBRN, Wamena: Pemerintah mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sepanjang 2025 sebagai upaya menjawab tantangan besar pemenuhan kebutuhan hunian nasional. Program ini menjadi bagian dari komitmen negara untuk memastikan akses perumahan layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat sekitar 29 juta rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Kondisi tersebut, menurut Presiden, membutuhkan kerja keras dan kolaborasi lintas sektor agar dapat segera diatasi.

“Cita-cita kita masih jauh. Masih ada sekitar 29 juta rakyat kita yang belum punya rumah. Karena itu, kita harus kerja keras, kita cari jalannya. Kalau ada kehendak, pasti ada jalan,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan Indonesia memiliki kekayaan dan potensi besar yang harus dikelola secara lebih baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat. Ia juga menekankan pentingnya persatuan dan kekompakan seluruh elemen bangsa sebagai kunci keberhasilan pembangunan nasional.

“Kuncinya adalah kekompakan, kerja sama, persatuan, dan kesetiaan kepada bangsa serta rakyat,” tegasnya.

Komitmen pemerintah tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan akad massal sebanyak 50.030 unit rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan ini digelar secara serentak di 33 provinsi di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Menko AHY menegaskan program rumah subsidi FLPP merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat berpenghasilan rendah atas hunian yang layak.

“Sebanyak 50.030 unit rumah dilaksanakan akadnya secara serentak di 33 provinsi. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberikan kesempatan yang adil bagi MBR memiliki rumah,” ujar AHY.

Sementara itu, BP Tapera mencatat penyaluran FLPP sepanjang 2025 mencapai 278.868 unit rumah dengan nilai Rp34,64 triliun. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut capaian tersebut menjadi yang tertinggi sejak program FLPP berjalan pada 2010.

“Walaupun belum mencapai 350 ribu unit, pencapaian tahun ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP,” ujarnya.

Pemerintah berharap percepatan program rumah subsidi ini dapat mengurangi backlog perumahan secara signifikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.