RRI.CO.ID, Wamena — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengaktifkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang siap beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah dengan angka stunting tinggi. Aktivasi tahap pertama dilakukan secara bertahap di wilayah timur Indonesia, termasuk Provinsi Papua Pegunungan, yang dimulai sejak 2 Oktober 2026.
Koordinator Regional BGN Papua Pegunungan, Wahyu Adi Pratama, mengatakan aktivasi tersebut menyasar SPPG yang telah memenuhi kesiapan bangunan, peralatan, serta kelengkapan dokumen operasional.
“Jadi aktivasi ini untuk SPPG-SPPG yang memang sudah siap operasional, baik dari segi bangunan, peralatan, maupun dokumen-dokumen yang sudah lengkap,” kata Wahyu saat ditemui di Wamena, Selasa (6/10/2026).
Untuk Papua Pegunungan, satu SPPG di Kabupaten Jayawijaya telah diaktifkan pada tahap pertama karena sebelumnya sudah masuk dalam daftar dan dinyatakan siap operasional. Sementara SPPG di wilayah 3T yang telah memperoleh Surat Keputusan (SK), termasuk Kabupaten Lanny Jaya dan Pegunungan Bintang, masih akan melalui proses pengecekan kesiapan.
“Kalau Papua Pegunungan sendiri kemarin ada satu yang diaktifkan, yaitu SPPG Jayawijaya Wamena-Wamena Kota 4, jadi saat ini sudah ada enam SPPG di Jayawijaya,” ujarnya.
Dijelaskan, aktivasi SPPG untuk wilayah 3T akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh persyaratan kembali diverifikasi. Di Kabupaten Pegunungan Bintang, misalnya, terdapat sekitar 17 SPPG yang dilaporkan Satgas telah menyelesaikan pembangunan, namun kondisi bangunan dan kelengkapan peralatan masih akan diperiksa kembali.
“Untuk selanjutnya akan dicek kembali mana-mana saja dapur yang memang siap operasional, termasuk yang sudah mendapatkan SK 3T, karena untuk saat ini baru Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Pegunungan Bintang,” tutupnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....