RRI.CO.ID, Wamena – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di dampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dalam rangkaian kunjungan kerja ke wilayah Tanah Papua pada 20–22 April 2026.
Kunjungan tersebut mencakup sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Sorong, serta Kabupaten Raja Ampat.
Agenda kunjungan difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur serta penguatan layanan publik, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). Selain itu, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat Papua.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.
Salah satu agenda utama berlangsung di Yahukimo. Wakil Presiden meninjau langsung Sekolah Kristen Yahukimo untuk mengecek pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kemudian mengunjungi RSUD Dekai guna melihat pelayanan kesehatan, serta menyambangi Koramil 1715/06 Dekai.
Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan realisasi komitmen yang sebelumnya sempat tertunda. Ia menegaskan bahwa hasil peninjauan di lapangan, termasuk berbagai kekurangan fasilitas, akan segera dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian setibanya di Jakarta.
Dalam kunjungan itu, pemerintah juga memastikan kondisi keamanan di Yahukimo relatif kondusif. Stabilitas wilayah dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan di Papua.
Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah DOB. Ia menyebut beberapa provinsi telah menunjukkan progres signifikan, seperti Papua Selatan yang fasilitas pemerintahannya telah beroperasi, serta Papua Barat Daya yang pembangunannya telah rampung.
Untuk Papua Tengah, pembangunan kantor gubernur ditargetkan selesai pada Desember 2026, sementara Papua Pegunungan masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah bersama DPR RI dan kementerian terkait menargetkan seluruh DOB di Papua dapat beroperasi penuh pada 2028.
Selain pembangunan gedung pemerintahan, pemerintah juga terus mendorong pengembangan infrastruktur pendukung seperti bandara dan pelabuhan guna memperkuat konektivitas antarwilayah. Di Papua Tengah, pengembangan bandara telah rampung meski operasionalnya masih menunggu penyesuaian.
Pengembangan pelabuhan juga menjadi perhatian strategis karena dinilai mampu meningkatkan arus logistik sekaligus mendorong pendapatan daerah. Pemerintah berharap, dengan pengelolaan yang optimal, sektor transportasi dan potensi sumber daya di Papua dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Rangkaian kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Papua, dengan fokus pada peningkatan layanan dasar, penguatan infrastruktur, serta stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan.(AM)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....