Akad Massal 1.000 UMKM Kreatif di Bali, Pemerintah Genjot Digitalisasi Usaha

  • 14 Mei 2026 10:53 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan, di Bali
  • Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp295 triliun pada 2026

RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ekosistem UMKM kreatif melalui perluasan akses pembiayaan, penguatan legalitas usaha, hingga digitalisasi layanan. Upaya tersebut diwujudkan lewat kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan, di Bali.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bersama Pemerintah Provinsi Bali, Universitas Udayana, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah saat ini fokus membangun ekosistem UMKM yang lebih terintegrasi. Khususnya untuk mendukung sektor ekonomi kreatif.

Menurutnya, penguatan ekosistem tersebut dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan, kemitraan UMKM dengan usaha besar. Dan juga pelatihan dan pendampingan berbasis inkubator usaha, hingga percepatan legalitas dan sertifikasi usaha.

“Ekosistem yang pemerintah hadirkan meliputi peningkatan akses pembiayaan UMKM. Khususnya bagi pengusaha sektor ekonomi kreatif, penguatan kemitraan UMKM dengan usaha besar, pelatihan dan pendampingan melalui inkubator wirausaha,” ujar Maman dalam keterangannya, Kamis, 14 Mei 2026.

Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp295 triliun pada 2026. Dari jumlah tersebut, Rp10 triliun dialokasikan khusus untuk pembiayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Maman menilai karya intelektual seperti merek, desain, hingga inovasi kreatif kini memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Selain pembiayaan, pemerintah juga memperkuat akses pasar bagi UMKM melalui kebijakan pembebasan biaya administrasi pendaftaran barang.

Dan tujuannya untuk produk UMKM yang masuk ke toko swalayan, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2021. “Langkah ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah agar UMKM memiliki akses pasar yang lebih luas dan ekosistem usaha yang lebih adil,” katanya.

Sementara, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menegaskan UMKM harus tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional. kaIa menilai penguatan UMKM membutuhkan sinergi lintas sektor.

“Kolaborasi dan sinergi ini akan terus menjadi komitmen Presiden Prabowo agar UMKM dan ekonomi kreatif tidak hanya difasilitasi. Tetapi juga tumbuh dengan kemampuan riset, inovasi, dan daya saing yang semakin kuat,” ujar Muhaimin.

Hal senada disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya. Menurutnya, pembiayaan dalam program tersebut telah menjangkau 13 subsektor ekonomi kreatif dengan nilai pinjaman mulai dari puluhan juta.

“Ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi. Dan lembaga keuangan mampu memperluas akses pendanaan bagi pegiat UMKM ekonomi kreatif,” ujar Riefky.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....