Dishub Lamongan Siap Terapkan Pembayaran Parkir Nontunai via QRIS di Bulan Ini

RRI.CO.ID, Lamongan - Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus mematangkan kesiapan penerapan sistem pembayaran nontunai menggunakan QRIS untuk layanan parkir di tepi jalan umum. Kebijakan ini ditargetkan mulai berjalan penuh pada bulan Juli 2026 ini.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Dianto Hari Wibowo mengungkapkan bahwa fokus utama saat ini adalah memantapkan kesiapan para petugas parkir di lapangan. Petugas diberikan pembekalan intensif mengenai penggunaan barcode serta tata cara membantu masyarakat yang ingin melakukan pembayaran.

"Kami mantapkan dulu di jajaran petugas terkait penggunaan barcode-nya. Jadi, ketika ada masyarakat yang membayar secara manual, petugas bisa membantu memasukkannya melalui sistem QRIS," ujarnya, Kamis 9 Juli 2026.

Dianto menjelaskan, penerapan digitalisasi ini merupakan langkah strategis untuk meminimalisir potensi kebocoran pendapatan di tingkat petugas lapangan. Melalui sistem QRIS, perolehan uang yang ditarik dari masyarakat dipastikan akan langsung masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan dan seimbang.

Selain itu, Dishub Lamongan juga melakukan pemetaan ulang potensi parkir tepi jalan. Saat ini, target PAD dari sektor parkir tepi jalan umum dipatok sebesar Rp. 305 juta per tahun. Dengan adanya QRIS, diharapkan evaluasi mingguan dapat menunjukkan hasil yang lebih optimal dan akurat.

Meski gencar mendorong retribusi parkir melalui QRIS, Dishub Lamongan menegaskan tidak akan mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah terdaftar sebagai pengguna parkir berlangganan. Kebijakan nontunai ini utamanya menyasar kendaraan dari luar daerah atau pengguna yang memang belum membayar parkir berlangganan.

Dishub berkomitmen menjaga fungsi pelayanan agar tidak timbul resistensi di masyarakat. Petugas di lapangan dilatih untuk cermat membedakan kendaraan yang sudah berlangganan agar tidak ditarik pungutan lagi.

"Kami tidak ingin masyarakat yang sudah patuh membayar parkir berlangganan malah ditarik lagi oleh oknum di lapangan. Pelayanan harus tetap prima dan akuntabel," katanya.