Pemkab Lamongan Perkuat Akuntabilitas APBD Dorong Kesejahteraan Masyarakat

RRI.CO.ID, Lamongan - Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 di Kantor DPRD Lamongan, Senin 22 Juni 2026.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, saran, dan pandangan dari seluruh fraksi DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan serta upaya penyempurnaan pelaksanaan pembangunan daerah. Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes, pengelolaan APBD tidak hanya berfokus pada capaian administratif dan pelaporan keuangan, tetapi juga harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pengelolaan APBD bukan hanya tentang capaian administrasi keuangan, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Dalam paparannya, Pemkab Lamongan mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 tumbuh sebesar 21,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk menjaga tren positif tersebut, pemerintah daerah terus melakukan optimalisasi penerimaan melalui digitalisasi sistem pendapatan daerah, pemutakhiran basis data potensi pajak dan retribusi, serta penguatan pengawasan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah kebocoran penerimaan.

Selain itu, Pemkab Lamongan juga menyiapkan roadmap peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan kontribusi PAD secara bertahap guna memperkuat kemandirian fiskal daerah. Di sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan pembinaan secara berkelanjutan.

Penguatan kinerja BUMD dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, mitigasi risiko, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sementara itu, alokasi APBD Tahun Anggaran 2025 juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis.

Pada sektor pendidikan, Pemkab Lamongan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 28 persen atau melebihi ketentuan mandatory spending. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah dasar dan menengah pertama, penanganan anak tidak sekolah melalui inovasi AKSI BIRU, serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui pemetaan kebutuhan dan proses pengisian 637 formasi PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan.

Di bidang kesehatan, pemerintah daerah terus menjaga cakupan Universal Health Coverage (UHC) melalui pemutakhiran data DTSEN, optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan, serta penguatan inovasi LASERKU (Lamongan Sehat Dengan Kunjungan Rumah) yang dilaksanakan oleh puskesmas dan rumah sakit daerah.

Selain itu, pada sektor ketenagakerjaan, pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja terus ditingkatkan melalui pengawasan berkala sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, Pemkab Lamongan berkomitmen mengoptimalkan luas tambah tanam dan target panen, memperkuat dukungan sarana produksi pertanian, menjaga stabilitas harga hasil pertanian, serta meningkatkan produktivitas petani, peternak, dan nelayan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan Program Prioritas Lumbung Pangan Lamongan yang diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor agraris.