RRI.CO.ID, Lamongan - Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat kualitas aparatur desa melalui Program Peningkatan Manajemen Aparatur Desa (Prima Desa). Program yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, di Aula Gajah Mada Lantai 7 Gedung Pemkab Lamongan Selasa 12 Mei 2026.

Bupati yang akrab disapa Pak Yes menyampaikan bahwa perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan publik di tingkat desa. Karena itu, aparatur desa dituntut memiliki kemampuan teknis, komunikasi yang baik, serta mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tantangan.

“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan bahwa tidak ada pembangunan Indonesia yang berhasil tanpa desa yang kuat, dan tidak ada desa yang kuat tanpa perangkat desa yang berdedikasi,” katanya.

Menurutnya, perangkat desa memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan desa, termasuk melaksanakan kebijakan yang telah disepakati bersama kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh sebab itu, aparatur desa harus mampu menjawab tantangan mulai dari efisiensi pemerintahan hingga dampak perubahan iklim.

“Perangkat desa sering berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Maka harus mampu beradaptasi terhadap tantangan yang ada dan memiliki kemampuan lebih untuk menerjemahkan tantangan tersebut menjadi kebijakan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Pak Yes juga menekankan pentingnya penguasaan hard skill dan soft skill bagi perangkat desa. Hard skill diperlukan untuk mendukung kemampuan teknis dalam bekerja, sedangkan soft skill menjadi bekal penting dalam membangun komunikasi, kepercayaan, dan kemampuan beradaptasi di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan Joko Raharto menjelaskan, Prima Desa dilaksanakan selama dua hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026, dan diikuti 213 perangkat desa yang baru dilantik pada tahun 2025 hingga awal 2026. Peserta terdiri atas 15 sekretaris desa, 44 kepala urusan, 80 kepala seksi, dan 74 kepala dusun dari berbagai wilayah di Kabupaten Lamongan.

“Program ini bertujuan meningkatkan kinerja aparatur desa agar mampu menjalankan tata kelola pemerintahan desa secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Berbagai materi strategis diberikan dalam pelatihan tersebut, di antaranya pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset dan sumber daya desa, penguatan nilai-nilai Pancasila, pengembangan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa, kepemimpinan dan loyalitas perangkat desa, hingga tata kerja pemerintahan desa.