RRI.CO.ID, Tuban - Keterbatasan pasokan LPG 3 kilogram di Kabupaten Tuban mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Tuban, Miyadi. Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi, mulai dari agen hingga pangkalan, guna memastikan penyaluran tepat sasaran.

Menurut Miyadi, kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemanfaatan LPG subsidi. Ia menilai, masyarakat kecil justru kesulitan memperoleh LPG 3 kg, sementara di sisi lain terdapat pihak yang seharusnya tidak berhak justru masih menggunakannya.

“Ini yang menjadi persoalan, karena LPG subsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya, Kamis 9 April 2026.

Ia menekankan pentingnya upaya penyadaran kepada masyarakat, khususnya bagi kalangan mampu agar tidak lagi menggunakan LPG bersubsidi.

Menurutnya, kelompok tersebut seharusnya beralih ke LPG non-subsidi yang memiliki harga lebih tinggi.

"Perlu ada penertiban dan edukasi agar penggunaan LPG ini sesuai peruntukannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa persoalan kelangkaan LPG bukanlah hal baru. Ia menyebut, pola yang sama kerap terjadi setiap tahun, selain persoalan pupuk. Berdasarkan pengamatannya, potensi masalah berada pada rantai distribusi, baik di tingkat agen, pangkalan, maupun jaringan toko.

“Distribusi ini melibatkan beberapa pihak, dan di sinilah terkadang terjadi ketidakteraturan. Padahal, jika melihat data, kuota untuk wilayah Tuban sebenarnya mencukupi,” jelasnya.

Ia menduga, ada kemungkinan oknum tertentu memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi, termasuk dengan menaikkan harga di tengah isu kenaikan BBM yang sempat beredar.

Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya pengawasan ketat dari pemerintah daerah melalui pembentukan tim khusus untuk melakukan sidak di lapangan.

Ia optimistis, jika pengawasan dan penertiban dilakukan secara konsisten, maka distribusi LPG akan kembali berjalan tertib dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.