RRI.CO.ID, Tuban - Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana, memastikan bahwa penyaluran LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram tetap berjalan secara bertahap melalui jaringan agen maupun pangkalan resmi. Ia menegaskan, pemerintah daerah bersama pihak terkait seperti Pertamina Patra Niaga, Niswana Migas, maupun para agen akan terus memantau pendistribusian agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya menjaga stabilitas harga, Pemkab Tuban juga menaruh perhatian khusus pada praktik penjualan di lapangan. Sekda menyebutkan, harga eceran tertinggi (HET) telah ditetapkan sebesar Rp18.000 di tingkat pangkalan.

Oleh karena itu, pengawasan akan difokuskan pada pangkalan resmi guna mencegah adanya penyimpangan maupun praktik kenaikan harga yang tidak sesuai regulasi. "Para agen kami perbolehkan menjual langsung kepada masyarakat. Bukan kita meniadakan pengecer-pengecer ya, tapi artinya kan pangkalan itu juga menjadi fokus kami dalam pendistribusian LPG," ujarnya, Rabu 8 April 2026.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 32 agen dengan total 1.386 pangkalan yang tersebar di Kabupaten Tuban. Pangkalan tersebut memiliki kewenangan untuk menyalurkan hingga 90 persen kuota langsung kepada masyarakat.

Terkait berbagai laporan yang muncul di masyarakat, Budi Wiyana menekankan pentingnya penyampaian informasi yang utuh dan tidak sepihak. Seluruh pihak, mulai dari agen, pangkalan hingga pemerintah, diharapkan dapat saling berkoordinasi secara intensif untuk menindaklanjuti setiap permasalahan yang terjadi di lapangan.

Lebih lanjut, Pemkab Tuban juga akan terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat melalui camat dan pemerintah desa. Langkah ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang tepat sekaligus mencegah kepanikan di tengah isu ketersediaan LPG.

"Kami dari pemerintah daerah bersama Pertamina telah menyiapkan langkah-langkah strategis agar distribusi LPG bersubsidi tetap aman dan terkendali," katanya.