RRI.CO.ID, Tuban - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memperkuat akurasi data kemiskinan.

Menurutnya, upaya yang dilakukan Bupati Tuban bersama jajarannya untuk memperoleh data yang lebih rinci dapat disinergikan dengan BPS. Pasalnya, Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) diharapkan dapat terus dilengkapi dan diperkaya melalui data lokal yang disusun berdasarkan pendekatan by name by address (BNBA).

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027, Selasa (31/3/2026), di Pendopo Kridho Manunggal.

Ia menjelaskan, selama ini pengukuran kemiskinan secara makro cenderung didasarkan pada tingkat pengeluaran masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan penerima bantuan sosial (bansos) yang secara statistik berada di atas garis kemiskinan, dapat dianggap tidak lagi tergolong miskin karena adanya tambahan pengeluaran dari bantuan tersebut.

Oleh karena itu, Emil menekankan pentingnya pelengkapan data makro dengan data mikro agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Dengan data mikro, pemerintah dapat mengidentifikasi kondisi masyarakat secara lebih rinci berdasarkan desil.

"Kita bisa merinci mulai dari desil satu hingga empat, sehingga program intervensi dapat dirancang secara lebih terarah dan tepat sasaran," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban bukan untuk menggantikan data statistik makro, melainkan memperkuat akurasi data mikro berbasis nama dan alamat.

Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan. “Melihat kemiskinan tidak cukup hanya dari satu angka. Perlu dilihat secara makro maupun mikro agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat,” tambahnya.

Emil menyampaikan bahwa BPS membuka ruang kolaborasi yang luas bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memantapkan data secara bersama-sama. Ia pun mendorong agar pelaksanaan penguatan data dilakukan beriringan dengan BPS.

Selain itu, ia menekankan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan di Kabupaten Tuban maupun Jawa Timur secara umum. Oleh sebab itu, setiap langkah intervensi harus dilakukan secara terarah dan terukur.

"BPS juga mendorong adanya pertukaran data antara pemerintah daerah dan lembaga statistik. Agar data dapat disinkronkan," katanya. Tanpa adanya umpan balik tersebut, akses terhadap data by name by address tidak dapat diberikan.