RRI.CO.ID, Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat sektor pangan sebagai fondasi utama ketahanan daerah. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama saat harga energi global berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menekankan terkait pentingnya optimalisasi perlindungan lahan sawah agar dapat masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) hingga mencapai 87 persen. Saat ini, luas lahan sawah yang telah masuk dalam skema perlindungan tercatat sekitar 43 ribu hektare.

Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 93 ribu hektare. "Oleh sebab itu, diperlukan upaya signifikan untuk meningkatkan cakupan lahan yang dilindungi," ujarnya, Sabtu 21 Maret 2026.

Menurutnya, langkah ini bukan semata mengejar target angka, tetapi menjadi bagian dari upaya menjamin keberlangsungan hidup masyarakat ke depan. Sinkronisasi antara data riil di lapangan dengan dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) juga menjadi perhatian, dengan proses penyesuaian yang dijadwalkan mulai April.

Dalam rangka memastikan validitas data, pemerintah daerah mengerahkan ratusan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Sebanyak 235 penyuluh ditugaskan melakukan pendataan berbasis geotagging terhadap kurang lebih 270 ribu petani di seluruh wilayah Bojonegoro.

Meski secara kelembagaan PPL berada di bawah pemerintah pusat, Wakil Bupati mengingatkan agar para penyuluh tetap berkontribusi maksimal bagi daerah. Ia menegaskan pentingnya mengesampingkan sekat administratif demi kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Kepala DKPP Bojonegoro, Zaenal Fanani, mengungkapkan bahwa tantangan sektor pertanian ke depan tidak ringan, terutama menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juni. Para penyuluh diminta aktif memberikan pendampingan kepada petani, khususnya dalam menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi ketersediaan air.

"Selain fokus pada perlindungan lahan, pemerintah daerah juga mulai mendorong efisiensi biaya produksi melalui program elektrifikasi pertanian," ucapnya.

Penggunaan pompa air berbasis listrik dinilai lebih hemat dibandingkan mesin berbahan bakar diesel yang bergantung pada BBM. Dengan berbagai langkah tersebut, mulai dari penguatan perlindungan lahan, pembaruan data berbasis teknologi, hingga efisiensi produksi.

"Kami optimistis mampu mempertahankan perannya sebagai daerah penopang ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global," katanya.