RRI.CO.ID, Tuban - Salah satu unit layanan kesehatan, UOBF Puskesmas Kenduruan, berhasil meraih Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB secara virtual, Rabu, 11 Februari 2026. Penganugerahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi nasional reformasi birokrasi.

Kepala UOBF Puskesmas Kenduruan, Afnan Agus Santosa, mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil proses panjang yang telah dimulai sejak tahun 2024. Pada tahap awal, pengajuan Zona Integritas belum membuahkan hasil lantaran sejumlah persyaratan administrasi belum memenuhi ketentuan penilaian.

Evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar pembenahan menyeluruh pada tahun berikutnya. Memasuki tahun 2025, seluruh unsur di Puskesmas Kenduruan melakukan penguatan dokumen, perbaikan sistem kerja, serta pemenuhan enam area perubahan Zona Integritas.

Upaya tersebut akhirnya mengantarkan Puskesmas Kenduruan dinyatakan lolos evaluasi dan berhak menyandang predikat WBK. Afnan menambahkan, keberhasilan ini merupakan buah kerja bersama seluruh jajaran internal puskesmas yang didukung pendampingan berkelanjutan dari Inspektorat serta Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.

"Peran aktif Pemerintah Kabupaten Tuban menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat layanan dasar," ujarnya.

Ia menegaskan, predikat WBK bukan sebagai tujuan akhir, melainkan pijakan awal untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ia menargetkan peningkatan status menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam kurun waktu dua tahun ke depan, seiring dengan penguatan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme pelayanan.

“Kami menargetkan peningkatan ke WBBM dalam dua tahun mendatang. Komitmen kami adalah menjaga integritas serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Dengan bertambahnya satu unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK, Pemerintah Kabupaten Tuban memperkuat ekosistem reformasi birokrasi di daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan dasar.