KBRN, Lamongan: Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lamongan menuai sorotan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor pangan lokal. Mereka menilai keterlibatan UMKM belum optimal, meskipun pemerintah pusat sebelumnya menegaskan komitmen untuk memprioritaskan produk kerakyatan.

Salah satu pelaku UMKM, Sofa Alfin, pengusaha susu kedelai asal Desa Sungelebak, Kecamatan Karanggeneng, mengaku suplai produknya ke dapur SPPG hanya berlangsung dalam waktu singkat sebelum akhirnya dihentikan.

“Awalnya sempat mengirim beberapa kali, tapi sekarang berhenti. Dapur SPPG lebih memilih susu UHT pabrikan dengan alasan kepraktisan dan masa simpan yang lebih lama,” ujarnya, Kamis (8/1/2026).

Alfin menjelaskan, persoalan daya tahan produk menjadi kendala utama. Pihak dapur SPPG menginginkan produk segar, namun tidak bersedia menerima produk dalam kondisi beku sebagai solusi teknis.

“Kami sudah beberapa kali menanggung kerugian karena produk tidak terserap. Padahal kami sudah menawarkan solusi, tetapi risiko kualitas sepenuhnya dibebankan kepada kami,” katanya.

Bahkan demi memenuhi standar program MBG, Alfin mengaku telah menyisihkan modal untuk mencicil freezer dan menambah peralatan produksi. Ia berharap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meminimalkan ketergantungan pada produk pabrikan besar dapat benar-benar diterapkan hingga ke tingkat daerah.

Keluhan serupa disampaikan Tutik Handayani, pengusaha roti dari Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan Kota. Menurutnya, dari sisi legalitas dan kualitas, produk pangan lokal sebenarnya telah siap bersaing.

“Kami sudah memiliki izin BPOM, sertifikasi halal, dan konsultasi dengan Dinas Kesehatan. Bahkan kami mengikuti rekomendasi untuk menambah kandungan kalsium agar sesuai standar gizi nasional. Namun penyerapan oleh SPPG di Lamongan masih sangat minim,” ucap Tutik.

Sementara itu, Ketua Gerai UMKM Lamongan, Reni Setiawati, membenarkan bahwa hambatan prosedur teknis di lapangan menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM lokal. Ia menyebut banyak pelaku usaha telah melakukan investasi alat produksi modern karena berekspektasi pada permintaan besar dari program MBG.

“Teman-teman UMKM sudah menabung dan membeli alat produksi agar lebih profesional. Ketika alat siap, produknya justru tidak digunakan. Akhirnya peralatan tersebut menganggur,” ujar Reni.

Mereka berharap program MBG dapat saling bekerja sama supaya dapat memberikan dampak yang baik bagi seluruh pihak.