Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban menyatakan kesiapan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, sesuai arahan dari Kejagung RI, melalui sistem Jaga Dapur MBG. Pengawasan tersebut akan diperkuat melalui pemanfaatan sistem Jaga Dapur MBG yang terintegrasi langsung dengan laporan dari penerima manfaat.

Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, Supardi, menyampaikan bahwa kehadiran Jaksa Agung Muda Intelijen (Jam Intel) dalam kegiatan sosialisasi sebelumnya menegaskan pentingnya penggunaan aplikasi sebagai instrumen utama dalam pengawasan program MBG.

Aplikasi tersebut dirancang untuk memantau pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah.

“Dalam hal ini, salah satu pihak yang terlibat adalah kepala sekolah. Kejaksaan memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan MBG, terutama berdasarkan laporan yang masuk melalui aplikasi,” ujar Supardi, Jumat 3 April 2026.

Ia menjelaskan, masyarakat penerima manfaat diberikan akses untuk menyampaikan keluhan maupun laporan terkait pelaksanaan program secara langsung melalui sistem tersebut. Selanjutnya, laporan yang masuk akan menjadi dasar bagi Kejaksaan dalam melakukan tindak lanjut pengawasan di lapangan.

Menurutnya, mekanisme pelaporan berbasis aplikasi ini juga bertujuan untuk meminimalisir potensi penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Oleh karena itu, Kejari Tuban menegaskan hanya akan menindaklanjuti laporan resmi yang tercatat dalam sistem.

“Yang kami tampung adalah laporan melalui aplikasi. Kami harus selektif agar tidak terjadi penyebaran berita hoaks. Selain itu, akses aplikasi juga dibatasi hanya untuk penerima manfaat, guna menghindari potensi penyalahgunaan, termasuk risiko peretasan,” tegasnya.

Supardi menambahkan, peran Kejaksaan dalam hal ini bersifat sebagai pelaksana pengawasan di wilayah, dengan fokus memastikan seluruh proses berjalan sesuai kondisi di lapangan.

Melalui sistem yang terkontrol, diharapkan pengawasan program MBG dapat berjalan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.