KBRN, Lamongan: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan menargetkan 200 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat beroperasi hingga akhir tahun 2025. Target ini selaras dengan arahan Kementerian Koperasi serta Kemendes PDTT yang menekankan penguatan kelembagaan ekonomi desa menuju Desa Mandiri.

Hingga akhir November 2025, jumlah KDKMP yang telah beroperasi mencapai 100 koperasi. Untuk mengejar target dua kali lipat dalam waktu tersisa, Dinas Koperasi terus memperkuat sinergi antara Project Management Officer (PMO) dan Business Assistant (BA) melalui rapat koordinasi rutin setiap minggu.

Kabid Kelembagaan Perekonomian Dinas Koperasi dan UMKM Lamongan, Idawati menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini difokuskan pada monitoring, evaluasi, pembaruan laporan, serta penanganan keluhan lapangan.

“Kami memastikan PMO dan BA terus update laporan mingguan, mulai dari data aset, pelaporan kegiatan, hingga progres input ke SIMKOPDES. Ini penting agar seluruh target pekerjaan mereka terpenuhi,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

Menurutnya, evaluasi mingguan tersebut juga mencakup pendampingan proposal bisnis, penyiapan aset atau lahan untuk pembangunan gerai maupun pergudangan, kelengkapan dokumen koperasi, hingga pelaporan yang wajib dilakukan setiap KDKMP.

Salah satu kendala utama yang muncul di lapangan adalah pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), terutama untuk perizinan koperasi. Proses tersebut terhambat karena kewenangan Online Single Submission (OSS) berada di tingkat pusat.

“Untuk NIB, kita memang harus menunggu update dari pusat. Daerah tidak memiliki ruang intervensi, sehingga kami minta BA dan PMO terus mengawal prosesnya sembari menunggu perbaikan sistem OSS,” jelasnya.

Dinas Koperasi juga telah mengambil langkah strategis untuk mempercepat penambahan anggota koperasi. Melalui surat edaran Sekda, perangkat desa, penerima PKH, gapoktan, hingga kelompok masyarakat lainnya diwajibkan menjadi anggota KDKMP. Bahkan, dalam penandatanganan MoU antara Banjarmendalan dan SPPG, Bupati Lamongan menegaskan bahwa seluruh PNS Kabupaten Lamongan nantinya juga akan menjadi anggota KDKMP di wilayah masing-masing.

Dengan berbagai langkah percepatan tersebut, Dinas Koperasi Lamongan optimis target 200 KDKMP beroperasi dapat tercapai pada akhir 2025. “Sinergi antara BA, PMO, pemerintah desa, dan seluruh stakeholder akan terus kami kuatkan. Dengan kerja bersama, kami optimis target 200 koperasi dapat terwujud,” katanya.