KBRN, Lamongan: Upaya penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah perkotaan terus dilakukan oleh para Business Assistant (BA) yang bertugas sebagai pendamping lapangan. Salah satunya Ken Anis Nuri Laily, BA yang menangani 8 kelurahan di Kecamatan Lamongan, yang rutin melakukan monitoring perkembangan koperasi sekaligus mengurai berbagai kendala yang dihadapi di kawasan urban.

Dalam evaluasinya, Ken Anis menjelaskan bahwa karakter masyarakat kota yang mobilitasnya tinggi menjadi tantangan utama dalam proses perekrutan anggota koperasi.

“Pendekatan ke warga kelurahan membutuhkan waktu khusus. Mobilitas masyarakat yang tinggi membuat kami perlu strategi ekstra untuk mengajak mereka mendaftar sebagai anggota,” katanya, Sabtu (29/11/2025).

Tantangan berikutnya adalah penentuan lahan untuk pembangunan gerai dan fasilitas koperasi. Tidak seperti di desa, seluruh lahan di kelurahan merupakan aset negara, sehingga proses perizinan membutuhkan birokrasi lebih panjang.

“Semua lahan di kelurahan adalah aset negara. Jadi kami harus mengurus perizinan dan administrasi secara lengkap. Alhamdulillah saat ini sudah ada lokasi yang mendapatkan izin dari BKKAD dan Bupati, bahkan titiknya sudah ditentukan dan siap bangun tanpa perlu pengurukan,” jelasnya.

Selain itu, penentuan jenis usaha koperasi menjadi tantangan tersendiri. Lanskap ekonomi di kawasan kota Lamongan sudah penuh dengan berbagai minimarket, swalayan, dan industri, sehingga diperlukan kreativitas lebih dalam menentukan unit usaha yang berkelanjutan.

“Di Lamongan kota hampir semua jenis usaha sudah ada. Kami harus berpikir lebih effort untuk menentukan bidang usaha yang tepat dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Untuk sementara, KDKMP di wilayah kelurahan bekerja sama menjadi supplier dapur SPPG, sambil menunggu unit usaha lain yang akan dikembangkan. Kendala lain yang muncul adalah kesibukan para pengurus koperasi yang sebagian besar memiliki pekerjaan tetap, sehingga terkadang sulit menemukan waktu rapat dan koordinasi bersama.

“Rata-rata pengurus koperasi juga bekerja. Jadi menunggu waktu yang pas untuk rapat bersama itu masih cukup sulit,” kata Ken.

Senada dengan apa yang dikatakan Ken, Labib Ranedy, Business Assistant (BA) yang mendampingi 10 desa di Kecamatan Sekaran dan Maduran menyampaikan bahwa desa-desa yang ia dampingi menunjukkan respons yang sangat baik terhadap program nasional ini.

“Respon dari desa-desa yang saya dampingi sangat responsif dan sangat mendukung. Dari 10 desa yang saya pegang, sudah 6 desa yang beroperasi,” jelasnya.

Meski demikian, Labib mengakui adanya tantangan utama di lapangan, terutama pada tahap rekrutmen anggota koperasi. Masyarakat desa masih membutuhkan pemahaman lebih dalam mengenai perbedaan KDKMP dengan koperasi konvensional.

“Karena ini program baru, masyarakat masih perlu sosialisasi agar paham apa bedanya KDKMP dengan koperasi pada umumnya. Ini menjadi tugas kami untuk terus mengedukasi warga,” jelasnya.

Labib menegaskan bahwa strategi percepatan pelaksanaan KDKMP di tingkat desa sangat bergantung pada peran aktif pemerintah desa. Apalagi kepala desa bertindak sebagai Ex Officio Pengawas Koperasi, sehingga memiliki otoritas dan pengaruh besar dalam mendorong partisipasi warga.

“Karena kepala desa juga Ex Officio dari pengawas koperasi, peran pemerintah desa sangat penting dalam mempercepat rekrutmen anggota agar koperasi segera berjalan dan beroperasi,” tuturnya.

Baik Ken Anis maulun Labib menyampaikan harapan agar berbagai kendala di lapangan mendapat perhatian lebih dari pihak terkait, supaya pelaksanaam dan target operasional KDMP bisa tercapai.