RRI.CO.ID, Langgur - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Daerah mulai direspons partai politik di daerah. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Maluku Tenggara menyatakan kesiapan menghadapi perubahan skema pemilu tersebut, Senin (26/1/2026).

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat perdana kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tenggara periode 2025–2030 yang digelar pada 18 Januari 2026. Rapat berlangsung di Sekretariat PDI Perjuangan Maluku Tenggara dan dihadiri seluruh pengurus partai.

“Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan siap menghadapi Pemilihan Umum Nasional maupun Pemilihan Umum Daerah yang dilaksanakan secara terpisah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tenggara, Stepanus Layanan saat ditemui tim rri.co.id di ruang kerjanya, Rabu (21/1/2026).

Menurut Layanan, pemisahan pemilu sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2025 menuntut partai melakukan penyesuaian strategi politik. Penyesuaian itu terutama berkaitan dengan konsolidasi organisasi dan penguatan basis pemilih di tingkat daerah.

Ia menegaskan, sikap PDI Perjuangan tetap konsisten mendukung pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Partai menolak mekanisme pemilihan kepala daerah maupun anggota legislatif yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPR Provinsi).

“Yang kita tunggu adalah keputusan final bahwa seluruh pemilihan dilakukan secara terbuka dan dipilih langsung oleh masyarakat, bukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi,” ujar Layanan.

Selain membahas dinamika kepemiluan nasional, rapat perdana tersebut juga menegaskan target politik PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tenggara. Partai menargetkan kemenangan pada Pemilihan Umum Legislatif 2029 dan Pemilihan Kepala Daerah 2030 di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional dengan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat.

“Rencana kita adalah kembali menang, dan harus menang pada Pileg dan Pilkada nanti,” ucap Layanan.