Penyebab Naiknya Angka Kasus Stunting di Kota Tual

KBRN, Tual: Meningkatnya angka kasus stunting di kota Tual, yang dirilis sejumlah lembaga survey kesehatan, diakui Pj. Walikota Tual, Akhmad Yani Renuat dipengaruhi sejumlah hal, salah satunya kurangnya komunikasi antar SKPD yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Angka stunting di Kota Tual, yang selama ini terpantau berjalan dengan ritme masing-masing, terutama dalam hal pendataan angka stunting di lapangan, dimana terjadi perbedaan data dari tiap SKPD pada tim tersebut.

Renuat mengatakan, data yang dihimpun SKPD dalam tim sejauh ini belum berjalan secara terintegrasi antara dinas Kesehatan, BKKBN Kota Tual, Bappeda dan instansi lainnya, sehingga meghasilkan angka yang tidak statis tetapi justru terus alami perbedaan.

“Memang kita sadari bahwa ada sedikit kelemahan antara SKPD terkait yang ditugaskan atau berfungsi menangani stunting, ini berjalan dengan masing-masing data. Itulah kenapa pendataan ini belum terintegrasi, dengan demikian maka angka ini akhirnya tidak menjadi angka yang statis tetapi menjadi angka yang berbeda sehingga ini menjadi sulit bagi kami,” ungkap Renuat.

Kendati demikian, kenaikan angka tersebut kata Pj Walikota tidak menjadi alasan sekaligus hambatan bagi pemkot Tual dalam upaya menekan laju perkembangan angka stunting di kota Tual saat ini.

Berdasarkan data dari berbagai sumber lembaga survey kesehatan, tercatat prevelensi stunting di kota Tual hingga tahun 2023 alami kenaikan. Prevelensi stunting kota Tual berdasarkan SSGI tahun 2022 adalah 24.9 %, berdasarkan data sejumlah lembaga survey kesehatan 2023 naik 7 % menjadi 32 %. Namun jika menggunakan data ePPGBM, prevelensi stunting kota Tual tahun 2023 adalah 4.8 %. Olehnya itu berbagai langkah strategis sedang dijalankan pemerintah Kota Tual dalam upaya menurunkan angka tersebut yakni :

1. Menerbitkan Peraturan Walikota Tual nomor 32 tahun 2022 tentang peran Kelurahan/Ohoi dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di kota Tual.

2. Setiap desa/ohoi/finua telah mengalokasikan anggaran dari APBDes untuk percepatan penurunan dan pencegahan stunting, diantaranya berupa program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat, penyuluhan oleh kader Posyandu, pengadaan makanan tambahan bergizi bagi anak dan ibu hamil

3. Semua OPD di lingkup pemerintah kota Tual telah memiliki ohoi/finua binaan. Satu OPD membina satu ohoi/finua dan menjadi orangtua asuh bagi anak beresiko stunting di desa binaan masing-masing.

4. Di tahun 2024, 30 desa/kelurahan menjadi lokus stunting, agar semua desa dapat berfokus pada upaya percepatan dan pencegahan stunting. Dimana di tahun 2023 hanya 19 desa yang menjadi lokus stunting.

5. Pemerintah kota Tual telah menindaklanjuti MoU antara BKKBN dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam rangka penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam bentuk konseling pra nikah bagi calon pengantin untuk mendapatkan sertifikat Elsimil(Siap nikah dan hamil) sebagai pra syarat melangsungkan pernikahan, sehingga tidak melahirkan anak beresiko stunting.