APBD Induk Malra Sekarat, Bupati Thaher Selamatkan Dengan Tambahan DAU Rp56,6 M

RRI.CO.ID, Langgur - Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun membongkar kondisi APBD Induk 2026 yang sangat terbatas hingga program unggulan untuk rakyat tertahan. Penyelamatnya adalah tambahan transfer pusat Rp56,6 miliar.

Hal itu ditegaskan dalam Pidato Pengantar Perubahan APBD 2026 di DPRD, Rabu (24/9/2026).

"APBD Induk disusun dalam ruang fiskal yang sangat terbatas. Belanja didominasi rutin dan operasional. Program unggulan yang kita janjikan kepada masyarakat masih tertahan, bukan karena kurang komitmen, tapi kapasitas fiskal tidak memungkinkan," tegas Thaher.

Fakta yang disyukuri, di tengah APBD sekarat, Malra tetap mampu bayar gaji dan tunjangan PPPK Rp83,8 miliar. Di banyak daerah lain, ini masih jadi masalah besar.

Kunci penyelamat datang dari KMK Nomor 198 Tahun 2026. Malra dapat tambahan DAU Rp56.607.663.000. Tambahan itu tidak lagi membebani belanja pegawai, langsung dialihkan untuk belanja publik.

"Tambahan DAU memperbesar ruang fiskal untuk belanja publik dan pembangunan," kata Bupati.

Namun Dana Desa dipangkas Rp69,5 miliar sesuai PMK Nomor 7 Tahun 2026.

Hitung-hitungan APBD Perubahan

Pendapatan: Turun Rp339 juta, dari Rp768,4 M menjadi Rp768,09 M.

Belanja: Naik Rp17,2 M, dari Rp768,9 M menjadi Rp786,2 M.

Defisit:Rp17,6 M ditutup Pembiayaan Netto. APBD Berimbang.

Uang rakyat difokuskan untuk 5 hal

1.Bayar Utang Wajib: BPJS guru Rp2 M, utang BPJS Kesehatan, insentif dokter, dan gaji PPPK paruh waktu.

2.Infrastruktur Dasar: Air bersih, sanitasi, jalan rusak, jembatan, dan lampu jalan.

3.Lindungi Rakyat Rentan: Iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan dan siaga bencana El-Nino.

4.Perut Rakyat: Benih, pupuk, jalan tani, perikanan, pangan murah, pasar murah Nataru, dan UMKM.

5.Ohoi:Percepat pemilihan Kepala Ohoi definitif.

"Pembangunan harus lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat," pungkas Thaher.