Kajian Stok Sumber Daya Ikan Wujudkan Pengelolaan Perikanan

RRI.CO.ID, Tual - Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual selaku UPP WPPNRI 718 melaksanakan pertemuan pembahasan rencana pelaksanaan Stock Assessment Sumber Daya Ikan (SDI) di WPPNRI 718 secara daring melalui Zoom.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rencana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memfasilitasi kegiatan pelaksanaan Stock Assessment SDI pada pada masing masing WPPNRI.

Pembahasan mencakup tahapan pelaksanaan mulai dari penentuan Tim SSP, penyiapan dataset, penghitungan CPUE dan MSY, pembahasan awal hasil penghitungan, perbaikan hasil, hingga pertemuan pembahasan akhir.

Pertemuan dihadiri oleh Kepala PPN Tual, Jafar Sahubauwa, selaku Koordinator Eksekutif WPPNRI 718 bersama tim, serta para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di wilayah tersebut, yang turut memberikan masukan dalam pembahasan rencana Stock Assessment.

Melalui kolaborasi antara pengelola pelabuhan, tim pengkajian, dan akademisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses pengkajian stok sumber daya ikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan perikanan di WPPNRI 718 yang tepat, terukur, dan berkelanjutan.

Kebijakan PIT sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Aturan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur beserta turunannya.

Dalam implementasinya, PIT membawa perubahan mendasar dari pendekatan input control menuju output control, di mana pengelolaan perikanan kini berfokus pada jumlah tangkapan yang diperbolehkan, bukan hanya pada alat atau upaya penangkapan.

Untuk mendukung sistem berbasis kuota ini, pemerintah telah menetapkan estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB), dan tingkat pemanfaatan SDI di masing-masing WPPNRI melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022. Namun, data tersebut perlu terus diperbarui secara berkala melalui proses stock assessment yang berbasis ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran penting dalam proses ini diemban oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN), yang bertugas memberikan masukan dan rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Rekomendasi tersebut mencakup estimasi potensi SDI, JTB, hingga tingkat pemanfaatan di setiap wilayah pengelolaan perikanan.