Bupati Aru Lantik Pejabat Eselon II, Tegaskan Sistem Merit dan Talenta

RRI.CO.ID, Dobo - Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel melantik sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Kamis (6/8/2026). Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta dalam penataan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Dalam sambutannya, Bupati Timotius Kaidel menegaskan, penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk membangun birokrasi yang profesional, transparan, objektif, dan akuntabel. Menurutnya, pengisian jabatan tidak lagi didasarkan pada pendekatan subjektif, tetapi mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak, serta potensi masing-masing aparatur sipil negara (ASN).

“Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta ini merupakan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam membangun birokrasi yang profesional, transparan, objektif, dan akuntabel,” tegas Timotius.

Ia menjelaskan, para pejabat yang dilantik telah melalui proses pemetaan talenta secara terukur melalui pemetaan kuadran atau box talent. Dengan mekanisme tersebut, pejabat yang mendapat kepercayaan menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dinilai memiliki kapasitas teknis, manajerial, dan sosial-kultural yang dibutuhkan untuk memimpin perangkat daerah masing-masing.

Berdasarkan data yang disampaikan, pejabat yang dilantik antara lain Aris Gainau sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Agus Meturan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, serta Hans Djerol sebagai Kepala Dinas Perikanan. Selanjutnya, Afres Mukuje dipercaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Benony Liesal sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Rusman Bungin sebagai Sekretaris Dewan, Khadaff sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta dr. Sakti Sitorus sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

Bupati Timotius meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan memahami program prioritas pada perangkat daerah masing-masing. Para pejabat juga diminta mengidentifikasi berbagai hambatan serta menghadirkan inovasi guna mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

“Tidak ada waktu untuk bersantai atau sekadar menyesuaikan diri terlalu lama. Segera pahami program prioritas di unit kerja masing-masing, cermati hambatan yang ada, dan ciptakan inovasi untuk mempercepat pencapaian target RPJMD,” pesannya.

Selain akselerasi kinerja, Bupati mengingatkan para pejabat agar menjunjung tinggi integritas dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan, jabatan merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sebuah hak.

Karena itu, para pejabat diminta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menjadi teladan bagi jajaran ASN dan masyarakat.

Bupati Timotius juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Menurutnya, birokrasi tidak boleh bekerja secara ego-sektoral karena keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan keterpaduan antarsektor.

“Pembagian kerja di birokrasi tidak boleh berjalan secara ego-sektoral. Tingkatkan koordinasi antar-SKPD maupun internal-SKPD demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan terintegrasi,” kata Bupati.

Di akhir sambutannya, Bupati Timotius menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik. Ia berharap amanah dan kepercayaan yang diberikan dapat dijalankan dengan kerja keras, integritas, serta pengabdian yang tulus untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Aru.

“Jabatan dan kepercayaan yang telah diamanatkan kepada Saudara harus dibarengi dengan kerja keras dan pengabdian yang tulus demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Aru, Jargaria-Sarkuarisa tercinta,” ujarnya.

Bupati juga meminta dukungan keluarga, baik istri maupun suami para pejabat yang dilantik, agar senantiasa memberikan semangat dan dukungan sehingga tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pemerintah daerah dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.