RRI.CO.ID, Langgur - Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara menjadi sorotan dalam Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau “Kopi Pagi” yang digelar KPPN Tual di Aula KPPN Tual, Selasa (12/5/2026). Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, menyebut kondisi tersebut dipengaruhi besarnya belanja pegawai dan belum optimalnya pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Menurut Viali, hampir setengah dari APBD Maluku Tenggara dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai sehingga ruang percepatan belanja pembangunan menjadi terbatas. Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi persoalan kenaikan harga material yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah.

Ia menjelaskan, sejumlah program DAK fisik belum dapat berjalan karena pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian ulang terhadap volume pekerjaan akibat kenaikan harga barang dan jasa. Kondisi itu membuat perencanaan proyek harus dihitung kembali agar anggaran yang tersedia tetap mampu menjangkau kebutuhan masyarakat.

“Kalau dilihat DAK fisik kenapa tidak jalan? Karena pada saat belum kita tender tapi sudah dianggarkan, harga-harga pada naik. Akhirnya harus kita rubah lagi, rubah volumenya dan lain-lain disesuaikan dengan harga yang terbaru,” ujar Viali.

Viali mengatakan, penyesuaian volume pekerjaan menjadi persoalan tersendiri karena sebagian besar DAK fisik di Maluku Tenggara berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan jalan dan jaringan air bersih. Pengurangan volume pekerjaan berpotensi menimbulkan kekecewaan masyarakat karena jumlah penerima manfaat menjadi berkurang.

Ia mencontohkan proyek penyediaan air bersih yang sebelumnya diproyeksikan menjangkau puluhan sambungan rumah harus disesuaikan akibat kenaikan harga material. Pemerintah daerah kini melakukan penyesuaian perencanaan dan penghitungan anggaran secara cermat agar proyek tetap dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Misalnya ada lima puluh sambungan rumah di satu kampung, kemudian harga barang naik, tentu pasti sambungan rumahnya turun. Berarti yang tadinya diproyeksikan seluruh masyarakat dapat, nantinya ini siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat,” kata Viali.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memastikan tetap mendukung percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pemda juga terus melakukan penyesuaian dan evaluasi agar proyek DAK fisik dapat segera berjalan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.