Ketua DPRD Malra Soroti Penurunan Dana Desa di tengah Klaim Pertumbuhan Ekonomi

RRI.CO.ID, Langgur — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, menyoroti penurunan alokasi dana desa atau dana ohoi di tengah klaim pertumbuhan ekonomi nasional yang disebut terus meningkat. Menurutnya, masyarakat di desa lebih merasakan dampak berkurangnya anggaran pembangunan dibanding indikator ekonomi makro yang disampaikan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Stepanus dalam Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau “Kopi Pagi” di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual, Selasa (12/5/2026). Ia mengatakan masyarakat di tingkat ohoi tidak terlalu memahami istilah pertumbuhan ekonomi maupun defisit anggaran, tetapi langsung merasakan perubahan ketika dana desa mengalami pengurangan karena berdampak pada pembangunan jalan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, hingga pelayanan dasar di desa.

“Kalau masyarakat di kampung dia tidak mengerti ekonomi tumbuh berapa persen atau defisit, yang dia tahu dana desanya berkurang,” kata Stepanus.

Ia menjelaskan, rata-rata dana desa di sejumlah ohoi di Maluku Tenggara sebelumnya berada pada kisaran Rp800 juta per tahun. Namun saat ini, alokasi tersebut mengalami penurunan sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta di setiap ohoi sehingga banyak program desa terpaksa disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang terbatas.

Pengurangan dana desa ini berpotensi memperlambat pembangunan di tingkat ohoi karena sebagian besar program masyarakat bergantung pada anggaran tersebut. Selain pembangunan fisik, dana desa selama ini juga digunakan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi warga, operasional pelayanan masyarakat, hingga penanganan kebutuhan sosial di desa.

“Kalau dana desanya sudah begini, masyarakat pasti bertanya di mana letak peningkatan ekonominya,” ujarnya.

Ia menilai kondisi itu wajar memunculkan keresahan di tengah masyarakat karena pemerintah terus menyampaikan pertumbuhan ekonomi nasional yang positif, sementara anggaran yang diterima desa justru mengalami penurunan. Bagi masyarakat desa, ukuran pertumbuhan ekonomi lebih terlihat dari keberlanjutan program pembangunan dan besarnya anggaran yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

Selain menyoroti persoalan dana desa, Stepanus juga mengapresiasi pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ia berharap forum tersebut dapat dilakukan secara rutin agar pemerintah daerah dan legislatif memperoleh penjelasan langsung mengenai kondisi fiskal nasional serta arah kebijakan anggaran pemerintah pusat.