RRI.CO.ID, Langgur - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru hingga triwulan pertama 2026 masih tergolong rendah dibanding pagu anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut diungkap Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual, Muslim, dalam Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau “Kopi Pagi” di Aula KPPN Tual, Selasa (12/5/2026).

Menurut Muslim, rendahnya realisasi belanja daerah perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi perputaran ekonomi dan pelayanan publik di daerah. Ia menyebut realisasi belanja Kabupaten Kepulauan Aru baru mencapai Rp146 miliar dari total pagu Rp669 miliar, sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara baru terealisasi Rp131,98 miliar dari pagu Rp603 miliar.

“Belanja daerah perlu terus didorong agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Muslim.

Muslim menjelaskan rendahnya serapan anggaran daerah dapat berdampak pada lambatnya pelaksanaan program pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu percepatan belanja pemerintah sangat penting karena turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

Selain itu, KPPN Tual juga mencatat tingkat kemandirian fiskal sejumlah daerah di Maluku masih rendah. Kota Tual tercatat memiliki tingkat kemandirian fiskal sebesar 1,82 persen, Maluku Tenggara 11,07 persen, sedangkan Kabupaten Kepulauan Aru masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.

“Kemandirian fiskal daerah masih rendah sehingga ketergantungan terhadap transfer pusat masih cukup tinggi,” ujarnya.

Meski demikian, secara umum kondisi APBD regional Maluku hingga awal tahun masih menunjukkan tren positif. Pendapatan daerah mengalami peningkatan dari sektor pajak daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya.

Muslim mengatakan pemerintah pusat terus mendorong penyederhanaan mekanisme penyaluran dana transfer agar daerah lebih cepat melakukan realisasi belanja. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

“Begitu persyaratan disampaikan ke KPPN, penyaluran dana bisa langsung dilakukan,” kata Muslim.

Forum “Kopi Pagi” yang dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD, TNI-Polri, dan instansi vertikal itu juga menjadi ruang evaluasi kondisi fiskal regional. Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.