RRI.CO.ID, Langgur - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual, Muslim, menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap dirancang untuk mendukung pembangunan nasional dan berbagai program prioritas Presiden meski pemerintah melakukan penyesuaian anggaran di sejumlah sektor. Penegasan itu disampaikan dalam Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau “Kopi Pagi” yang berlangsung di Aula KPPN Tual, Selasa (12/5/2026).

Forum tersebut dihadiri unsur instansi vertikal, pemerintah daerah, TNI-Polri, Kejaksaan, DPRD, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus membahas isu strategis terkait APBN 2026. Muslim mengatakan forum itu menjadi ruang komunikasi bersama agar berbagai persoalan dan isu di daerah dapat diketahui dan diselesaikan melalui sinergi antar lembaga.

“Kadang-kadang ada masalah atau isu-isu baru di instansi vertikal maupun pemerintah daerah yang perlu kita ketahui bersama. Jadi sambil ngopi kita perkuat koordinasi dan sinergi,” ujar Muslim.

Dalam paparannya, Muslim juga meluruskan isu yang berkembang di media sosial mengenai kondisi APBN yang disebut hanya mampu bertahan selama dua minggu. Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar karena APBN 2026 justru mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dan tetap berada dalam kondisi aman.

Menurut Muslim, total belanja negara pada APBN 2026 mencapai Rp3.842 triliun atau meningkat 7,3 persen dibanding tahun 2025, dengan defisit ditetapkan sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan fiskal tersebut dirancang secara ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung pembangunan nasional serta delapan agenda prioritas Presiden atau Asta Cita.

“APBN 2026 dirancang untuk membangun bangsa dengan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur,” kata Muslim.

Muslim menjelaskan delapan agenda prioritas Presiden meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global. Seluruh kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah harus dipandang sebagai satu kesatuan APBN untuk mendukung pencapaian program-program tersebut.

Ia juga mengakui transfer ke daerah (TKD) pada APBN 2026 mengalami penurunan menjadi Rp693 triliun. Namun, pengurangan itu difokuskan untuk memastikan pemenuhan belanja pokok pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan ASN, operasional kantor, sekolah, puskesmas, serta pelayanan publik dasar lainnya tetap berjalan optimal.

“Fokus TKD diarahkan untuk pemenuhan belanja pokok pemerintah daerah dan pelayanan publik,” Ucap Muslim.

Melalui forum “Kopi Pagi” tersebut, KPPN Tual berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh instansi terkait semakin kuat dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Sinergi lintas sektor diperlukan agar kebijakan APBN dapat dipahami secara utuh sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah Maluku Tenggara dan sekitarnya.