RRI.CO.ID, Langgur - Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Tual, Yakobus Resubun, mendorong pemerintah daerah dan instansi vertikal memperkuat sosialisasi kebijakan publik agar informasi pembangunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat dipahami masyarakat secara utuh. Hal itu disampaikan Yakobus dalam Forum Komunikasi Pimpinan bertajuk “Kopi Pagi” yang berlangsung di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual, Selasa (12/5/2026).

Menurut Resubun, masih terjadi distorsi informasi di tengah masyarakat karena pesan kebijakan pemerintah belum tersampaikan secara maksimal. Oleh sebab itu, media memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar tidak muncul kesalahpahaman terhadap arah kebijakan pembangunan.

“Memang betul bahwa di tingkat publik masih ada distorsi karena alur pesannya belum menyentuh masyarakat secara langsung,” kata Resubun.

Ia mengatakan sejak mulai bertugas di RRI Tual pada Februari 2026, pihaknya langsung membangun kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memperluas penyebaran informasi publik. Melalui kerja sama tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijadwalkan menyampaikan program kerja pemerintah melalui siaran RRI secara rutin setiap Senin, Rabu, dan Jumat selama satu tahun.

Resubun berharap pola sosialisasi serupa juga dapat diterapkan Pemerintah Kota Tual agar masyarakat memperoleh informasi yang benar terkait program pemerintah dan arah kebijakan pembangunan daerah. Keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Pesan kebijakan pemerintah sering kali tidak sampai ke masyarakat, padahal data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan arah kebijakan itu baik,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Resubun juga mengajak seluruh instansi pemerintah memanfaatkan RRI sebagai media publikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat. Ia menegaskan RRI tetap berkomitmen menjalankan fungsi pelayanan publik meski menghadapi penyesuaian efisiensi anggaran.

Selain bekerja sama dengan pemerintah daerah, RRI Tual juga telah menjalankan berbagai program edukasi bersama Kejaksaan terkait sosialisasi KUHP terbaru dan peraturan desa tentang larangan minuman keras di sejumlah ohoi. Program edukasi tersebut mendapat respons positif dari masyarakat karena informasi disampaikan langsung melalui media yang mudah diakses publik.

“Kami sebagai media negara membuka ruang seluas-luasnya bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Resubun.

Forum Komunikasi Pimpinan “Kopi Pagi” yang digelar KPPN Tual itu dihadiri Wakil Bupati Maluku Tenggara, Ketua DPRD Maluku Tenggara, Asisten Setda Kota Tual, Unsur TNI-Polri, dan perwakilan unsur Vertikal lainnya, untuk membahas kondisi APBN 2026 serta tantangan pembangunan daerah di wilayah Maluku Tenggara dan sekitarnya. Kegiatan ditutup dengan diskusi bersama guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan dan penyebaran informasi publik yang akurat di daerah kepulauan.